Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 apabila tidak dimaknai “.... mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, kecuali bila di kemudian hari Putusan Mahkamah Konstitusi 20 tidak dapat dilanjutkan pelaksanaannya akibat telah selesai dilaksanakan satu bagian dari putusan a quo”. Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK menyatakan: “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).” Pasal tersebut, menurut Pemohon, bertentangan dengan: a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." b. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yaitu: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." [3.5] Menimbang bahwa, permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Penjelasannya, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah. Permohonan a quo sama dengan beberapa permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah yaitu Putusan Nomor 129/PUU- VII/2009, tanggal 2 Februari 2010 dan Putusan Nomor 36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011. Oleh karena itu, untuk mempertimbangkan permohonan a quo, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010, yang juga menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011. Dalam putusan tersebut Mahkamah, antara lain, mempertimbangkan, “…bahwa apabila Mahkamah menguji materi pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan a quo, maka secara tidak langsung 21 Mahkamah akan pula menguji materi yang terdapat dalam Pasal 24A dan Pasal 24C UUD 1945, yang berarti Mahkamah akan menguji konstitusionalitas dari materi UUD 1945. Adapun dipilihnya pasal-pasal lain dari UUD 1945 untuk menjadi dasar batu uji dalam permohonan pengujian materiil yaitu Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah karena keberadaan pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah pilihan dari pembuat UUD 1945 dan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai pilihan pembuat UUD 1945 tersebut”; [3.6] Menimbang, meskipun permohonan Pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Penjelasannya, khususnya permohonan untuk mengecualikan sifat final putusan Mahkamah terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon, namun menurut Mahkamah, jika Mahkamah mengecualikan putusan final terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah justru Mahkamah akan membatasi makna Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berarti Mahkamah telah menguji konstitusionalitas Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Selain itu, Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) menyatakan, “Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat”. Berdasarkan Pasal 263C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), menyatakan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”, sehingga kewenangan mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi; 22 [3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo memiliki kesamaan pokok permohonan dalam Putusan Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010 dan Putusan Nomor 36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011, maka seluruh pertimbangan hukum dalam putusan-putusan tersebut mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, maka kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan; 4.