Permohonan Pembatalan Penetapan Nomor 38 Tahun 2008 Tanggal 19 Desember 2008, dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Kubu Raya Tahun 2008

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 bertanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan keberatan. 44 Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan 45 kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 bertanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; [3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 46 Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut: - bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Putaran Kedua, yang oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 7 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 42 Tahun 2008 bertanggal 31 Oktober 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua (bukti T-6); - bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 bertanggal 19 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya sebagai Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon Sujiwo dan Raja Sapta Oktohari secara keliru telah ditetapkan hanya memperoleh suara sejumlah 90.338 suara, yang berada di bawah Pasangan Calon Terpilih Muda Mahendrawan, S.H. dan Drs. Andreas Muhrotien, M.Si yang memperoleh sejumlah 124.738 suara (bukti T-3.1 dan bukti T-3.2); Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Putaran Kedua yang dilakukan oleh Termohon ditetapkan melalui Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 38/BA/KPU/KKR/XII/2008 bertanggal 19 Desember 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon tersebut telah diajukan di Kepaniteraan Mahkamah yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 24 Desember 2008 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas 47 Permohonan Nomor 133/PAN.MK/XII/2008 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 30 Desember 2008 dengan Nomor 63/PHPU.D-VI/2008; [3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”, sehingga oleh karenanya, pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebab tanggal 20 Desember 2008 dan tanggal 21 Desember 2008 adalah hari Sabtu dan Minggu yang merupakan hari libur dan bukan hari kerja; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.6] tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo sebagaimana persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, dan permohonan Pemohon juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15/2008; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam teng