Pengujian Materil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 36 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, selanjutnya disebut KUH Perdata), terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 37 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUH Perdata, yang rumusannya adalah: Pasal 1765 KUH Perdata: Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga. Pasal 1766 KUH Perdata: Barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan juga tidak dapat mengurangkannya dan pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang; dalam hal ini uang kelebihan itu dapat diminta 38 kembali atau dikurangkan dan pinjaman pokok. Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayar bunga terus, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian atau penitipan (konsinyasi) uang pinjaman pokok semuanya walaupun pengembalian atau penitipan uang pinjaman itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian. Pasal 1767 KUH Perdata: Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis. Pasal 1768 KUH Perdata: Jika pemberi pinjaman memperjanjikan bunga tanpa menentukan besarnya, maka penerima pinjaman wajib membayar bunga menurut undang-undang. bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-5 dan bukti P-7], yang berprofesi sebagai karyawan swasta dan yang memperjuangkan haknya membela kepentingannya untuk hidup dalam negara guna mendapatkan jaminan kemerdekaan dalam memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agamanya serta mendapatkan jaminan menjalankan perekonomian dengan berlandaskan asas kekeluargaan yang telah dijamin dalam UUD 1945; 3. Bahwa Pemohon I sebagai Pengurus Pusat Partai Masyumi, pernah melakukan perikatan perjanjian utang piutang berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 19 Februari 2019 di hadapan Notaris Supriyanto, S.H., M.M., berkedudukan di Depok, Jawa Barat, dan mengikatkan diri dengan perjanjian utang piutang senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dikenakan bunga atas pinjaman dimaksud (vide bukti P-6) berdasarkan Pasal 1765 dan Pasal 1766 KUH Perdata, suatu perjanjian diperbolehkan untuk memungut bunga/interest, menyebabkan Pemohon I mengalami kerugian materil yakni harus membayar bunga sesuai perjanjian, yang dipatok oleh kreditur dalam pembuatan perjanjian utang piutang dimaksud; 39 4. Bahwa Pemohon II menyatakan mengalami kerugian karena melakukan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Tunai melalui aplikasi Shopee pada tanggal 22 November 2022 sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan PT. Lentera Dana Nusantara, di mana Pemohon II dikenakan bunga/interest sebesar 3,95% (tiga koma sembilan puluh lima persen) atas keseluruhan utang (bukti P-8), yang berdasarkan Pasal 1767 dan Pasal 1768 KUH Perdata mengakibatkan Pemohon II diharuskan membayar total nilai utang menjadi Rp1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu) yang jumlahnya bertambah dibandingkan dengan nilai utang pokok dari pinjaman dimaksud. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, sebagaimana dijelaskan pada Paragraf [3.5] di atas serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana dijelaskan