Pengujian UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak [Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan Pasal 23 ayat (2)]

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomorz 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undanng Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak(selanjutnya disebut UU 11/2016) terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 327 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 328 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I, adalah Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A. dan Andi Naja FP Paraga,masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal SBSI. Menurut Pasal 8 Anggaran Dasarnya, salah satu tujuan SBSI adalah mencapai kesejahteraan kaum buruh dan keluarganya dengan syarat dan kondisi kerja untuk mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Sementara itu, dalam Pasal 9 Anggaran Dasarnya disebutkan bahwa salah satu fungsi SBSI adalah, antara lain, membela, melindungi dan memperjuangkan hak, kepentingan serta aspirasi buruh; beperan aktif dalam pengambilan keputusan politik dan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan secara langsung dan secara tidak langsung(vide lampiran Anggaran Dasar organisasi para Pemohon). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, terdapat kepentingan langsung Pemohon I dalam hubungan dengan berlakunya UU 11/2016; 2. Bahwa Pemohon II, adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. H. Said Iqbal, M.E. dan Muhammad Rusdi, masing-masing selaku Presiden dan Sekretaris Jenderal KSPI. Menurut Pasal 7 Anggaran Dasarnya disebutkan bahwa tujuan KSBI adalah, di antaranya, terciptanya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya di bidang ketenagakerjaan; terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 329 pekerja khususnya serta rakyat Indonesia pada umumnya, dengan mengaktualisasikan perintah Konstitusi Negara, khususnya Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), ayat (2), Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 (vide lampiran Anggaran Dasar organisasi para Pemohon). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon II memiliki langsung dalam hubungan dengan berlakunya UU 11/2016; 3. Bahwa Pemohon III, adalah Partai Buruh, yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP PB), yaitu Sony Pujisasono, S.H. dan Tiwow Marcus, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh. Menurut Pasal 6 Anggaran Dasar Partai Buruh dinyatakan bahwa tujuannya adalah mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan cita-cita proklamasi dalam negara yang menjamin kesejahteraan rakyat (welfare state), sedangkan menurut Pasal 22 Anggaran Dasar Partai Buruh (vide lampiran Anggaran Dasar organisasi para Pemohon) dikatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat merupakan pimpinan tertinggi Partai Buruh yang bersifat kolektif dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal di mana Ketua Umum dan Sekretatis Jenderal mewakili Partai Buruh ke dalam dan ke luar organisasi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon III memiliki kepentingan dengan berlakunya UU 11/2016; 4. Bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan pengujian Undang- Undang yang berkenaan dengan perpajakan sehingga pada dasarnya seluruh warga negara pembayar pajak (wajib pajak) memiliki kepentingan langsung terhadap berlakunya Undang-Undang a quo, sebagaimana halnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, sehingga menurut Mahkamah mereka memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan pada paragraf [3.5] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, yang selanjutnya disebut para Pemohon, memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo. [3.7] Menimbang bahwa ol