Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

[3.1] Menimbang bahwa subtansi permohonan a quo adalah pengujian Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu: • Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; • Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 25 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 22/2007 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kualifikasi Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 26 [3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan; [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) UU 22/2007 tersebut selengkapnya menyatakan: a. Pasal 30 ayat (1) UU 22/2007, berbunyi: “Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas"; 27 b. Pasal 111 ayat (1) UU 22/2007, berbunyi: "Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi, dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat ad hoc"; c. Pasal 111 ayat (2) UU 22/2007, berbunyi: “Pembentukan Dewan Kehormatan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU”; [3.9] Menimbang bahwa untuk menilai apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah harus mempertimbangkan dua hal, yaitu: 1. apakah Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 2. apakah Pemohon sebagai perorangan warga negera Indonesia telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) UU 22/2007; [3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan alasan dirugikannya tersebut adalah karena pasal-pasal a quo dalam UU 22/2007 multitafsir dan ditafsirkan secara keliru oleh KPU, sehingga keliru pula dalam penerapannya. Akibatnya KPU tidak segera membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa anggota KPU Kabupaten Tolitoli dalam menindaklanjuti laporan Pemohon. Tidak segera dibentuknya Dewan Kehormatan tersebut telah menyebabkan terjadinya kerusuhan di Tolitoli yang menurut Pemohon telah merugikan hak konstitusional Pemohon; Pendapat Mahkamah [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jamil (Pemohon) membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah Warga Negara Indonesia, yang disahkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah dengan NIK. 7204080205810003, bertanggal 12 Desember 2007. Oleh karena itu, Pemohon dapat dikualifikasi selaku perorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK; 28 [3.12] Menimbang bahwa mengenai kerugian hak konstitusional Pemohon, setelah Mahkamah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan setelah permohonan diperbaiki, terdapat fakta hukum sebagai berikut: 1. Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) UU 22/2007 adalah ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang harus memenuhi alasan-alasan tertentu yang diverifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat. Pembentukan Dewan Kehormatan tersebut bersifat ad hoc dan ditetapkan oleh KPU; 2. Bahwa menurut Pemohon terjadinya kerusuhan di Tolitoli sebagai akibat dari lambatnya KPU membentuk Dewan Kehormatan setelah menerima laporan dari Pemohon sehingga merugikan Pemohon dan masyarakat Tolitoli; [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, kerugian Pemohon bukanlah kerugian hak konstitusi