Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014-329991/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, tanggal 28 Mei 2013 (vide bukti P-6 = bukti T-9 = bukti PT-7); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; 68 Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala 69 Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut; [3.4] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (2) UU Pemda, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah atau penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota/014-329991/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara 70 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, tanggal 28 Mei 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo karena para Pemohon bukanlah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Malang Tahun 2013. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa permohonan a quo diajukan oleh tiga Pemohon, yaitu: 1. Pemohon I adalah Calon Walikota Kota Malang Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 10/Kpts/KPU KOTA- 014.329991/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013, tanggal 4 April 2013 (vide bukti P-2 = bukti PT-5); 2. Pemohon II adalah Ketua Tim Pasangan Mujais-Yunar Mulya (RAJA) dan Ketua Majelis Hikmah Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP); 3. Pemohon III adalah Sekretaris Tim Pasangan Mujais-Yunar Mulya (RAJA) dan Sekretaris Majelis Hikmah Gerakan Pelangi Pemberdayaan (GPP); [3.6.2] Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008 Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan sengketa hasil Pemilukada di Mahkamah harus diajukan oleh pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; [3.6.3] Bahwa setelah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, menurut Mahkamah, Pemohon II dan Pemohon III 71 bukanlah merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2013 karena Pemohon II dan Pemohon III adalah Ketua dan Sekretaris Tim Pasangan Mujais-Yunar Mulya (RAJA). Sekalipun Pemohon I adalah Calon Walikota dalam Pemilukada Kota Malang Tahun 2013, namun seperti dipertimbangkan di atas, permohonan a quo tidak diajukan secara berpasangan yakni Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2013. Dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon dalam permohonan a quo bukanlah Pemohon sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008 sebagaimana tersebut di atas dan oleh karena itu para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa, oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo beralasan menurut hukum maka tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan; 4.