Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Tahun 2011

[3.1] Menimbang bahwa Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D- IX/2011, bertanggal 7 Oktober 2011, menilai telah terjadinya hubungan konspiratif antara Pemohon, Termohon, dan Pejabat Walikota Pekanbaru yang bertendensi menghalang-halangi atau menghambat Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dalam putusan Mahkamah Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 24 Juni 2011. Dalam ketetapan tersebut, Mahkamah hanya memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan memperpanjang waktu 5 selama 90 (sembilan puluh) hari tanpa menjatuhkan diskualifikasi terhadap Pemohon sebagaimana dimohon Pihak Terkait. Mahkamah tidak mendiskualifikasikan Pemohon atau menggugurkan Pemohon pada saat itu didasarkan beberapa alasan. Pertama, ketetapan yang dijatuhkan oleh Mahkamah bukanlah putusan atau vonis yang final, yang menyangkut hasil Pemilukada tetapi hanya perintah pelaksanaan putusan sela dalam 90 (sembilan puluh) hari berikutnya yang akan dijadikan bahan untuk membuat putusan akhir. Kedua, jika pada saat itu langsung dinyatakan ada yang didiskualifikasi maka dapat terjadi kekosongan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebab Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, tanggal 24 Mei 2011, yang memuat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dari hasil pemungutan suara tanggal 18 Mei 2011 telah dibatalkan melalui putusan sela Mahkamah Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 24 Juni 2011. Ketiga, pihak yang berperkara dalam perkara ini adalah Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, sedangkan Pemerintah Kota Pekanbaru bukanlah pihak melainkan instansi pemerintah yang didengar keterangannya dimana Mahkamah tidak berwenang menjatuhkan hukuman kepadanya. Oleh sebab itu, seluruh fakta hukum yang dimuat dalam Ketetapan Mahkamah Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 7 Oktober 2011 menjadi bahan pertimbangan dalam putusan akhir ini; [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 24 Juni 2011 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 7 Oktober 2011, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru di seluruh TPS se-Kota Pekanbaru pada tanggal 21 Desember 2011. Selanjutnya, Termohon juga telah melaksanakan rekapitulasi terhadap perolehan suara dan menetapkan hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilukada Kota Pekanbaru Tahun 2011 di seluruh TPS se-Kota Pekanbaru dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, bertanggal 27 Desember 2011. Kemudian, Termohon 6 telah melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi dengan surat laporan bertanggal 3 Januari 2012 perihal Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Permohonan Tindak Lanjut Digugurkannya H. Firdaus ST., MT., sebagai Calon Walikota Pekanbaru Tahun 2011, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2012; [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, bertanggal 27 Desember 2011, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menetapkan hasil perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 dalam pemungutan suara ulang adalah sebagai berikut: No Nama Kecamatan Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah & Jumlah Suara Sah H. Firdaus – Ayat Cahyadi Hj. Septina Primawati – Erizal Muluk Jumlah 1 Marpoyan Damai 22.587 12.363 34.950 2 Bukit Raya 16.437 12.018 28.455 3 Rumbai Pesisir 14.088 8.434 22.522 4 Pekanbaru Kota 5.150 3.051 8.201 5 Tampan 23.696 9.978 33.674 6 Sail 3.938 3.372 7.310 7 Tenayan Raya 19.919 13.952 33.871 8 Rumbai 8.994 7.112 16.106 9 Payung Sekaki 14.671 8.652 23.323 10 Sukajadi 8.989 5.476 14.465 11 Lima Puluh 7.271 6.135 13.406 12 Senapelan 8.116 4.728 12.844 JUMLAH TOTAL SUARA SAH 153.856 95.271 249.127 7 [3.4] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau telah menyampaikan Laporan Pengawasan Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, bertanggal 9 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2012; [3.5] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2012; [3.6] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan, bertanggal 30 Desember 2011 perihal Permohonan Keberatan Atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011, tanggal 27 Desember 2011, yang diterima di Kepaniteran Mahkamah pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2011 dan telah pula mengajukan perbaikan permohonan keberatan yang disampaikan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012. Dalam permohonan keberatan tersebut, Pemohon menyampaikan adanya berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagai berikut: 1. Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat sebagai calon walikota dan melanggar persyaratan eligibility untuk menjadi calon walikota; 2. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengulangi pelanggaran yang telah terbukti dalam persidangan secara sistematis, terstruktur, dan masif. 8 Keberatan Pemohon tersebut oleh Mahkamah dipandang sebagai bagian atau kelanjutan dari perkara a quo sehingga tidak diregistrasi dengan nomor perkara baru; [3.7] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011 sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait mengajukan laporan bertanggal 29 Desember 2011 perihal Laporan Pihak Terkait terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru sesuai Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 7 Oktober 2011, yang diterima di Kepaniteran Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 dan kemudian diperbaiki oleh Pihak Terkait yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 12 Januari 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Bahwa