Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 20/2011) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 81 c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, pada pokoknya para Pemohon telah menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 50 UU 20/2011, yang rumusan adalah sebagai berikut: 82 Pasal 50 UU 20/2011: “Pemanfaatan rumah susun dilaksanakan sesuai dengan fungsi: a. Hunian; atau b. Campuran.” 2. Bahwa para Pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana bukti kepemilikan Kartu Tanda Penduduk masing-masing Pemohon [vide bukti P.3, bukti P.7, bukti P.12, dan bukti P.17] yang dalam hal ini merupakan pemilik satuan unit rumah susun berbentuk kondotel yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Sarusun (SHM Sarusun) Pemohon I sampai dengan Pemohon III [vide bukti P.6, bukti P.11, dan bukti P.16] dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Pemohon IV [vide bukti P.19]; 3. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya anggapan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, para Pemohon menyampaikan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa menurut para Pemohon, kondotel memiliki konsep kepemilikan yang sama dengan rumah susun yakni bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Namun dalam prakteknya, berbeda dengan rumah susun, kondotel tidak difungsikan sebagai hunian maupun campuran; b. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 50 UU 20/2011 yang mengatur pemanfaatan fungsi rumah susun hanya untuk fungsi hunian dan campuran telah merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mengurus harta benda yang di bawah kekuasaannya (satuan rumah susun yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama) yang berkaitan dengan pengelolaan, kepemilikan, dan penghunian melalui pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) di lingkungan kondotelnya. Selain itu, aturan yang mengatur pemanfaatan fungsi rumah susun hanya untuk fungsi hunian dan campuran juga merugikan hak konstitusional para Pemohon 83 untuk mendapatkan hak-hak kepemilikan pribadi yang berkepastian hukum dalam hal mendapatkan SHM Sarusun; c. Bahwa menurut para Pemohon, jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka para Pemohon memiliki legitimasi dalam membentuk PPPSRS meskipun kondotel memiliki fungsi “Bukan Hunian” dan para Pemohon dapat menjadi pengurus maupun pengawas PPPSRS meski tidak bertempat tinggal/menghuni satuan rumah susun/kondotel miliknya serta mendapatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan kondotel yang dimiliki. [3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas serta syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai persorangan warga negara Indonesia yang dalam hal ini merupakan pemilik satuan unit rumah susun berbentuk kondotel sebagaimana bukti kepemilikan SHM Sarusun maupun PPJB yang telah diajukan kepada Mahkamah. Selain itu, para Pemohon juga telah menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut para Pemohon dianggap telah dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 50 UU 20/2011. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual karena pasal a quo telah menutup ruang bagi para pemilik satuan rumah susun berbentuk kondotel yang memiliki fungsi sebagai bukan hunian untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan kondotel serta untuk membentuk PPPSRS. Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan para Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak la