Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II Tahun 2008

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 10/BA/KPU/BL/XII/2008 bertanggal 18 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 Putaran II; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 55 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP 6/2005); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara 56 langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Berita Acara Nomor 10/BA/KPU/BL/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 Putaran II, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran II Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah; 57 [3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut: [3.6.1] Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu, yang oleh Termohon telah ditetapkan pada Nomor Urut 1 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemiilihan Umum Kabupaten Belu Nomor 07/BA/X/2008 bertanggal 30 Oktober 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Putaran II Tahun 2008 yang dinyatakan berhak untuk maju ke Pemilihan Kepala Daerah Putaran Kedua bersama Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Pasangan Drs. Joachim Lopez dan Taolin Ludovikus, B.A.; [3.6.2] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 10/BA/KPU/BL/XII/2008 bertanggal 18 Desember 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 Putaran II. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon secara keliru telah ditetapkan hanya memperoleh sejumlah 76.695 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh sejumlah 84.061 suara; [3.6.3] Bahwa menurut Pemohon, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas, terjadi, antara lain, karena Pemilukada Kabupaten Belu Putaran II dilaksanakan tidak demokratis, tidak Luber dan Jurdil, terjadinya pelanggaran yang dilakukan pendukung JALIN (Pasangan Calon Nomor Urut 4), seperti penggunaan kekerasan dan kecurangan secara sistematis, penggelembungan suara yang diterima di TPS, penggelembungan jumlah data pemilih di TPS, dan pengurangan suara Pemohon; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. 58 Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Berita Acara Nomor 10/BA/KPU/BL/XII/2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belu Tahun 2008 Putaran II ditetapkan pada tanggal tanggal 18 Desember 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2008 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 131/PAN.MK/XII/2008 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 23 Desember 2008 dengan Nomor 62/PHPU.D-VI/2008; [3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menentukan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”. Berita Acara KPU dalam permohonan a quo ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2008, kemudian permohonan oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 22 Desember 2008, sedangkan tanggal 20 dan 21 Desember 2008 adalah hari libur. Dengan demikian, pengajuan permohonan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan. Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara di atas, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 59 [3.10.1] Bahw