Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran 28 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Pasal 18 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 29 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mendalilkan diri sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud hasil pemilihan tahun 2018 dengan surat pengesahan masing-masing sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71 – 2750 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (Bukti P-4) dan sebagai Wakil Bupati berdasarkan Surat 30 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.71 – 2751 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (Bukti P-6). 2. Bahwa sekalipun pengesahan masing-masing telah dilakukan sejak tanggal 1 Juli 2019, Pemohon baru dilantik atau diambil sumpahnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 26 Februari 2020 (Bukti P-4 dan Bukti P-6). 3. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon adalah Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada yang menyatakan, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.” 4. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 5. Bahwa menurut Pemohon hak konstitusional tersebut berpotensi dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada karena norma UU a quo memuat 2 (dua) macam acuan penghitungan masa jabatan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. 6. Bahwa menurut Pemohon norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada a quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum untuk menjalani masa jabatan Kepala Daerah secara maksimal. Kerugian berupa ketidakpastian hukum dimaksud bukanlah disebabkan oleh kasus konkret yang menunda pelantikan Pemohon, sekalipun kasus konkret tersebut memang benar dialami Pemohon, namun ketidakpastian hukum yang dimaksud Pemohon muncul karena pembuat undang-undang menggunakan acuan “hasil pemilihan tahun 2018” sebagai dasar untuk mengatur limit masa jabatan Pemohon yang ditentukan berakhir pada tahun 2023. 31 7. Bahwa menurut Pemohon, ketika norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada diterapkan menggunakan acuan “hasil pemilihan tahun 2018” sebagai dasar melimitasi masa jabatan Pemohon hingga tahun 2023, maka sisa masa jabatan Pemohon sejak 2023 hingga 2024 akan diisi dan dijalankan oleh penjabat Kepala Daerah. Penggantian oleh penjabat kepala daerah demikian berarti mengesampingkan makna pemilihan secara demokratis yang pemilihan demokratis tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945; Bahwa berdasarkan uraian dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, Pemohon memang benar pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud hasil pemilihan tahun 2018 (vide bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, dan bukti P-6). Menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional secara spesifik dengan berlakunya norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada. Selain itu, Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, kerugian konstitusional atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tidak lagi terjadi dan tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak perihal inkonstitusionalitas norma Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada yang dimohonkan pengujiannya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon m