Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 18 Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256, selanjutnya disebut UU 24/2011) terhadap Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 19 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa hal yang dimohonkan Pemohon adalah agar Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 yang menyatakan, “Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai Peserta kepada BPJS”, dimaknai tidak menghilangkan hak dari warga negara yang benar-benar secara nyata tidak memiliki kemampuan ekonomi dalam hal membayar iuran BPJS untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya sebagai peserta BPJS kriteria PBI kepada BPJS; 2. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28H UUD 1945. Hak konstitusional tersebut dirugikan oleh ketentuan 20 Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 karena Pemohon sebagai masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi (akibat pemutusan hubungan kerja) tidak langsung berubah status kepesertaan BPJS yang semula adalah Pekerja Penerima Upah (PPU) berubah status menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI); 3. Bahwa Pemohon menyatakan diri sebagai Warga Negara Indonesia (vide Bukti P-3 dan Bukti P-4) yang menjadi peserta BPJS (vide Bukti P-5) dengan status PPU. Kemudian Pemohon mengalami pemutusan hubungan kerja atau pengakhiran kontrak kerja dengan PT Jogja Tugu Trans (vide Bukti P-6) sehingga Pemohon tidak dapat membayar iuran kepesertaan BPJS, bahkan Pemohon berhutang/menunggak iuran kepada BPJS sebesar Rp.2.616.000,- (vide Bukti P-18). Hutang premi tersebut mengakibatkan Pemohon tidak lagi dapat mengakses layanan BPJS; 4. Bahwa menurut keterangan Pemerintah Desa tempat Pemohon berdomisili, yaitu Pemerintah Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta, status Pemohon saat ini termasuk dalam kategori masyarakat yang tidak mampu (vide Bukti P-9); 5. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 menghalangi hak Pemohon untuk memperoleh layanan kesehatan dan layanan publik lain dari BPJS. Menurut ketentuan tersebut, hanya Pemerintah yang berwenang mendaftarkan warga negara dengan status PBI kepada BPJS. Pemohon tidak dapat aktif mendaftarkan dirinya sebagai PBI meskipun telah mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); 6. Bahwa menurut Mahkamah, Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dilindungi haknya secara hukum sebagaimana diatur pada Pasal 28H UUD 1945, terutama ayat (3) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”; 7. Bahwa kerugian yang dialami Pemohon dimungkinkan untuk tidak lagi terjadi ketika Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dimaknai “Pemerintah mendaftarkan penerima Bantuan Iuran dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS, dan warga yang tidak mampu berhak mendaftarkan dirinya dan keluarganya sebagai peserta BPJS dengan 21 tanggungan Pemerintah, apabila Pemerintah secara nyata-nyata tidak mendaftarkan warga yang tidak mampu sebagai peserta kepada BPJS”; 8. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara anggapan kerugian konstitusionalitas yang dijelaskan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, oleh karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara a quo; [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat Pasal 18 ayat (1) UU 24/2011 Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. bahwa menurut Pemohon, pada mulanya Pemohon adalah peserta BPJS dengan status PPU (vide Bukti P-5). Kemudian Pemohon tidak lagi bekerja (vide Bukti P-6) sehingga tidak mampu membayar iuran kepesertaan BPJS, bahkan Pemohon mempunyai hutang/tunggakan iuran sebesar Rp.2.616.000,- (vide Bukti P-18). Adanya hutang iuran tersebut men