Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (3) UU MK menyatakan dalam permohonan Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: (a) pembentukan Undang- Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil ke Mahkamah pada hari Rabu, 9 Oktober 2019 yang belum dilengkapi nomor Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya. Baru dalam Sidang Pendahuluan tanggal 30 Oktober 2019, Pemohon menerangkan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon telah diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019 sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam perbaikan permohonan bertanggal 6 November 2019 yang diterima Mahkamah pada tanggal yang sama, Pemohon telah mencantumkan nomor UU a quo untuk melengkapi kekuranglengkapan permohonannya serta menyerahkan pula salinan UU 19/2019 sebagai alat bukti 171 (vide bukti P-9). Sehingga, pada sidang Pendahuluan tanggal 12 November 2019 dengan agenda perbaikan permohonan telah tercantum nomor UU yang dimohonkan pengujian, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409, selanjutnya disebut UU 19/2019). Selanjutnya, dalam berkas perbaikan permohonan selain Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil juga menambahkan permohonan pengujian materiil norma Pasal 11 ayat (1) huruf a UU 19/2019 sepanjang kata “dan/atau” dan Pasal 29 huruf e UU 19/2019. Bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, dalam waktu yang tidak terlalu lama dari Sidang Pendahuluan perkara a quo, Mahkamah menerima beberapa permohonan pengujian UU 19/2019 yang diregistrasi sebagai Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 71/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 73/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019, dan Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019. Sehingga, dengan mempertimbangkan adanya kesamaan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya baik pengujian formil maupun materiil yakni UU 19/2019 maka Mahkamah melanjutkan pemeriksaan permohonan perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 bersama-sama dengan perkara-perkara yang lain. Karena itu, Mahkamah memahami bahwa permohonan pengujian yang diajukan Pemohon baik untuk pengujian formil dan materiil adalah pengujian atas UU 19/2019 terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, dengan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap perkara a quo terdapat kondisi kekhususan yang oleh Mahkamah menjadi alasan untuk melakukan penggabungan perkara yang diajukan oleh Pemohon dengan perkara-perkara lainnya yang khususnya berkaitan dengan pengujian formil, sehingga terhadap perkara a quo Mahkamah tidak relevan lagi mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 172 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 173 [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf [3.9] mempertimbangkan sebagai berikut: “… bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masayarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil …” [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], Paragraf [3.4], dan Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian formil dan pengajuan norma yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang kata “dan/atau” dan Pasal 29 huruf e UU 19/2019, yang masing-masing sebagai berikut: Pasal 11 ayat (1) huruf a sepanjang kata “dan/atau” (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyeli