Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU 37/2008) serta Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU 25/2009) yang menyatakan: Pasal 46 ayat (1) UU 37/2008 “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, nama “Ombudsman” yang telah digunakan sebagai nama oleh institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang bukan merupakan lembaga Ombudsman yang melaksanakan fungsi dan tugas berdasarkan Undang-Undang ini harus diganti dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini”. 70 Pasal 46 ayat (2) UU 37/2008 “Institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap menggunakan nama “Ombudsman” secara tidak sah”. Pasal 1 angka 13 UU 25/2009 “Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 junctis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 71 Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian materiil Pasal 46 ayat (1), ayat (2) UU 37/2008 dan Pasal 1 angka 13 UU 25/2009 terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 72 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, orang atau pihak dimaksud haruslah: a. menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b. menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sesuai dengan uraian para Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan; [3.9] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: Pemohon I ƒ Bahwa Pemohon I adalah Walikota Makassar yang merupakan badan hukum publik yang telah membentuk Ombudsman Kota Makassar berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 27 73 Mei 2008 dalam rangka melaksanakan visi dan misi kelima Pemerintah Kota Makassar yakni "Mengembangkan sistem pemerintahan yang baik, melalui peningkatan profesionalisme aparatur bersih dan berwibawa"; ƒ Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU 37/2008 dan Pasal 1 angka 13 UU 25/2009 telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena Ombudsman Kota Makassar yang telah dibentuk Pemohon harus diganti namanya lagi; Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V ƒ Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V adalah anggota Ombudsman Kota Makassar, anggota Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota Lembaga Ombudsman Swasta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota Ombudsman Daerah Kabupaten Asahan, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena masing-masing lembaga Ombudsman tersebut telah dibentuk secara sah baik melalui Peraturan Walikota, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta Keputusan Bupati dan telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik; Pemohon VI ƒ Bahwa Pemohon VI adalah Koordinator KOPEL yaitu sebuah LSM yang selama ini sangat aktif dan peduli terhadap pengawasan pelayanan publik yang berkedudukan di Kota Makassar yang memiliki Akta Pendirian, AD/ART, dan terdaftar di Departemen Dalam Negeri Republik lndonesia serta sekaligus sebagai inisiator pembentukan Ombudsman Kota Makassar yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU 37/2008 dan Pasal 1 angka 13 UU 25/2009; Pemohon VII ƒ Bahwa Pemohon VII adalah warga negara Indonesia yang bertempat