Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Lembaga Pemerintah Non Kementerian. (Link https://www.dpr.go.id/index/link); 8. Bukti P- 8 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Disertai dengan Lampiran II); 9. Bukti P- 9 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; 10. Bukti P- 10 : Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa. 54 [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401, selanjutnya disebut UU 16/2004), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan 55 konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 20 UU 16/2004, yang masing- masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pasal 2 ayat (1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pasal 17 Ketentuan mengenai tunjangan jabatan fungsional jaksa diatur dengan Peraturan Presiden. Pasal 19 ayat (2) Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 56 Pasal 20 Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g. 2. Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo terdiri atas para perseorangan warga negara yang masing-masing berprofesi sebagai Analis Penuntutan, dosen, advokat, konsultan hukum, dan mahasiswa tetapi juga secara bersama- sama merupakan aktivis yang memiliki kesamaan kepentingan, yaitu berkeinginan agar Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif memiliki kejelasan kedudukan dalam struktur ketatanegaraan. Para Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon merupakan aktivis yang peduli terhadap penegakan hukum di Indonesia. 3. Bahwa para Pemohon sebagai aktivis yang peduli terhadap penegakan hukum di Indonesia diketahui Pemohon I, Pemohon VIII, Pemohon IX, dan Pemohon X terlibat aktif baik sebagai Pemohon maupun kuasa Pemohon dalam kegiatan Judicial Review Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XVII/2019. Selain itu, dalam beberapa kesempatan, para Pemohon (khususnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon VII) sering diundang untuk menjadi pembicara pada seminar dan diskusi publik yang membahas berkaitan dengan isu hukum. 4. Menurut para Pemohon, berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 membuka peluang terjadinya gangguan terhadap prinsip independensi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang berdampak negatif bagi para Pemohon (terlepas apapun profesinya) selaku bagian dari masyarakat secara umum untuk memperoleh akses keadilan (Access to Justice). 5. Menurut para Pemohon, ketentuan dalam Pasal 20 UU 16/2004 berpotensi menimbulkan ketidakadilan formil berkaitan dengan syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Rumusan Pasal 20 UU 16/2004 a quo membuat dengan mudahnya seseorang tanpa pernah mengikuti dan dinyatakan LULUS program Pendidikan dan Pelatihan Jaksa (Diklat PPPJ) serta tanpa pernah mengalami suka-duka mengabdikan diri bagi negara di institusi Kejaksaan mulai 57 dari satuan kerja terkecil seperti Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah terluar atau terdalam dapat dengan mudah diangkat menjadi Jaksa Agung. Sementara itu, diketahui bahwa para Jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia dan juga Pemohon I hanya agar dapat memperoleh predikat sebagai seorang Jaksa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2) UU 16/2004 harus memulai karir dengan mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil kemudian mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan. 6. Bahwa selain itu berlakunya Pasal