Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445, selanjutnya disebut UU 39/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 29 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 30 Bahwa Pemohon I merupakan badan hukum privat berbentuk perseroan terbatas yang berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 140 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 522 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Gayung Mulya Ikif, bertanggal 17 April 2013 telah ditetapkan sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta/PPTKIS (vide bukti P-3), dirugikan hak konstitusionalnya karena tidak dapat menempatkan TKI ke negara-negara Timur Tengah; Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia pemegang Paspor Nomor AT 213769 (vide bukti P-4) mendalilkan pada tahun 2009 pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Riyadh, Saudi Arabia, dirugikan hak konstitusionalnya karena pada saat ini tidak dapat lagi menjadi TKI di negara tersebut. Bahwa Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia pemegang Paspor Nomor A 9234428 (vide bukti P-5) dirugikan hak konstitusionalnya karena sampai saat ini tidak dapat menjadi TKI di negara- negara Timur Tengah. Bahwa kerugian-kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan menurut para Pemohon diakibatkan oleh berlakunya Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/2004. Pasal-pasal a quo menurut para Pemohon menyebabkan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sejak tahun 2009 telah melarang/menghentikan penempatan TKI ke negara-negara Timur Tengah. Selain itu, keberadaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengakibatkan para Pemohon diperlakukan tidak sama di hadapan hukum, mendapatkan diskriminasi, menimbulkan atau setidak- tidaknya berpotensi timbulnya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) karena BNP2TKI selain sebagai wasit (pengawas) juga sebagai pemain (badan penempatan). [3.6] Menimbang bahwa setelah membaca dengan saksama dalil dan bukti para Pemohon baik selaku PPTKIS maupun TKI yang berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing), kemudian dihubungkan dengan kerugian hak Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 31 konstitusional para Pemohon, menurut Mahkamah, baik secara faktual dan potensial ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) UU 39/2004 yang masing- masing menyatakan, Pasal 11 UU 39/2004: (1) Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berba