Permohonan dan Keberatan Atas Surat Keputusan Nomor 109 Tahun 2008 Tanggal 15 Desember 2008, dari Komisi Pemilihan Umum Kab. Kerinci tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kab. Kerinci dan Penetapan Calon Terpilih Pemilukada Kab. Kerinci Putaran II Tahun 2008

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci (selanjutnya disebut Pemilukada Kabupaten Kerinci) yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kerinci) Nomor 109 Tahun 2008 bertanggal 15 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008; 44 [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di samping itu pula Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); [3.4] Bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; [3.5] Bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 4721) menyatakan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; [3.6] Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, yang: a. mempengaruhi Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepada daerah. [3.7] Bahwa Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008 yang pada prinsipnya penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kerinci sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 109 Tahun 2008 bertanggal 15 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON [3.9] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: 46 a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; c. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. [3.10] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Kabupaten Kerinci - Provinsi Jambi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 92 Tahun 2008 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Pada Putaran Kedua bertanggal 21 Oktober 2008 (bukti P-1) ; Bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah mendalilkan dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 109 Tahun 2008 bertanggal 15 Desember 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008; [3.11] Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 92 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci pada Putaran Kedua bertanggal 21 Oktober 2008, terhadap mana Pemohon mengajukan keberatan karena merasa dirugikan oleh hasil perhitungan suara yang salah oleh KPU Kabupaten Kerinci, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 47 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN [3.12] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 109 Tahun 2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Putaran Kedua dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2008 ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2008, sedangkan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Termohon oleh Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 18 Desember 2008 sebagaimana Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 129/PAN.MK/XII/2008 bertanggal 18 Desember 2008, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 19 Desember 2008 dengan Nomor Perkara 61/PHPU.D-VI/2008, maka berdasarkan Pasal 5 PMK 15/2008 yang menentukan, “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”, pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan; [3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan; POKOK PERMOHONAN [3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya, sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan: • agar Mahkamah menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci No