Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 59 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- 60 putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon menguji Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023 yang menyatakan "jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan perjanjian kerja"; 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P- 1]. Dalam hal ini, Pemohon pernah memiliki pengalaman kerja sebagai karyawan magang di Universitas Kristen Indonesia [vide bukti P-4]; 4. Bahwa menurut Pemohon, dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 56 ayat (3) UU 6/2023 berpotensi menimbulkan tindakan eksploitasi perusahaan terhadap hak pekerja/buruh terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), karena perusahaan dapat seenaknya menetapkan jangka waktu perjanjian kerja atau 61 bahkan memperpanjang kembali PKWT tanpa perlu mengangkat pekerja/buruh tersebut untuk menjadi pegawai tetap. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon telah menerangkan secara jelas kualifikasinya sebagai perorangan warga negara yang pernah bekerja [vide Bukti P-1 dan Bukti P-4]. Dalam kualifikasi demikian, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023, yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil khususnya sebagai calon pekerja yang potensial akan mengalami kerugian akibat berlakunya norma Pasal a quo. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Pasal a quo, sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan, kerugian demikian tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, pemberlakuan ketentuan Pasal 56 ayat (3) dalam Pasal 81 angka 12 UU 6/2023 menimbulkan kerugian bagi pekerja/buruh karena pasal a quo tidak menjelaskan secara spesifik batas waktu berlakunya suatu PKWT dan berapa kali PKWT dapat diperpanjang. Hal ini, telah menciderai hak 62 pekerja/buruh dalam mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 2. Bahwa menurut Pemohon, pengaturan lebih lanjut terkait PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021). Selanjutnya, ketentuan Pasal 8 ayat (1) PP 35/2021 pada pokoknya menyatakan batas waktu berlakukan suatu PKWT adalah paling lama 5 (lima) tahun; 3. Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak diaturnya batas waktu PKWT dalam UU 6/2023 merupakan suatu upaya eksploitasi pekerja dengan cara akal-akalan dari pemberi kerja untuk mendapatkan pekerja/buruh dengan upah murah tanpa perlu menaikkan status pekerja/buruh PKWT menjadi pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon dal