Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf h, Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 43 angka 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023, selanjutnya disebut UU 20/2009) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 48 bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf h, Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 43 angka 7 UU 20/2009, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: 49 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon masing-masing mengkualifikasi diri sebagai warga negara Indonesia, penerima Bintang Gerilya, yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh karena berlakunya Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf h, Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 43 angka 7 UU 20/2009. Ketentuan-ketentuan tersebut, menurut para Pemohon: (i) Meniadakan/ memisahkan pengertian Pahlawan Gerilya dari Pahlawan Nasional; (ii) Tidak mengakui Bintang Gerilya sebagai salah satu Tanda Kehormatan Bintang, selain Bintang Sipil dan Bintang Militer, yang seharusnya sebagai satu Tanda Kehormatan Bintang tersendiri; (iii) Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Gerilya kepada Presiden sesungguhnya tidak tepat, karena Presiden tidak pernah ikut dalam perang kemerdekaan; (iv) Menghilangkan hak pemakaman bagi penerima Tanda Kehormatan Bintang Gerilya di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama. Selain itu, (v) menurut para Pemohon, berlakunya UU 20/2009 yang mencabut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Bintang Gerilya bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon I adalah warga negara Indonesia penerima Bintang Gerilya tertanggal 24 April 1989 yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia Soeharto. Pemohon II adalah warga negara Indonesia penerima Bintang Gerilya tertanggal 5 Oktober 1958 yang ditandatangani Presiden-Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia Soekarno. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian norma a quo; 50 [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf h, Pasal 33 ayat (6), dan Pasal 43 angka 7 UU 20/2009, dengan alasan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut: (i) Meniadakan/ memisahkan pengertian Pahlawan Gerilya dari Pahlawan Nasional; (ii) Tidak mengakui Bintang Gerilya sebagai salah satu Tanda Kehormatan Bintang, selain Bintang Sipil dan Bintang Militer, yang seharusnya sebagai satu Tanda Kehormatan Bintang tersendiri; (iii) Pemberian Tanda Kehormatan Bintang Gerilya kepada Presiden sesungguhnya tidak tepat, karena Presiden tidak pernah ikut dalam perang kemerdekaan; (iv) Menghilangkan hak pemakaman bagi penerima Tanda Kehormatan Bintang Gerilya di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama. Selain itu, (v) menurut para Pemohon, berlakunya UU 20/2009 yang mencabut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Bintang Gerilya bertentangan dengan UUD 1945; [3.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 1. Letnan Jenderal (Purn) Purbo Sugiarto Suwondo • Penerima Bintang Gerilya yang meninggal sebelum tahun 2009 dapat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, sedangkan yang saat ini masih hidup terikat dengan UU 20/2009 dan tidak dapat dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata; • Bintang Gerilya terkait erat dengan Perjuangan 1945-1950 yang hanya terjadi satu kali, sehingga Bintang Grilya diberikan eenmalig; 2. Letnan Jenderal (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo • Tidak akan ada Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa perjuangan gerilya TNI bersama rakyat; • UU 20/2009 menyebutk