Permohonan Keberatan Atas Penetapan Walikota/Wakil Walikota Terpilih Kota Pematangsiantar

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 96 Kepala Daerah Kota Pematangsiantar berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil 97 Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi bertanggal 29 Oktober 2008; [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Pematangsiantar dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1839/KPU-PS/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar (vide Bukti P-1) maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) ditentukan, antara lain, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Nomor Urut 1 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1221/KPU-PS/IV/2010 tanggal 8 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada 98 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (vide Bukti P-2); dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1227/KPU-PS/IV/2010 tanggal 9 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 (vide Bukti P-3); [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.9] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan sangat terkait erat dengan eksepsi yang diajukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait sehingga Mahkamah akan memberikan pertimbangannya terlebih dahulu. Dalam Jawaban dan Keterangannya, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Materi keberatan Pemohon di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi (kompetensi absolut); 2. Permohonan Pemohon tidak jelas atau bersifat kabur (obscuur libellium exceptie); 3. Permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi formalitas dan kualitas pengajuan permohonan keberatan; 4. Permohonan Pemohon salah objek (error in objecto); 5. Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan (daluwarsa); [3.10] Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.3] sampai dengan [3.5], Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan a quo sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah sebagaimana tersebut pada angka 1 tidak beralasan hukum. Sementara itu, terhadap eksepsi terkait permohonan Pemohon yang tidak jelas atau bersifat kabur 99 (obscuur libel) dan tidak memenuhi formalitas serta kualitas pengajuan permohonan keberatan, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut. [3.10.1] Bahwa Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada pokoknya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lainnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum. Namun demikian, apabila fakta hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terjadi pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga memengaruhi hasil Pemilukada maka Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas yang Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 juncto UU 12/2008 (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D- VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008); [3.10.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon yang tidak jelas (obscuur libel) dan tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan pada angka 2 dan angka 3 di atas tidak tepat menurut hukum, karena isi ekseps