Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573, yang selanjutnya disebut UU 2/2002) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 24 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang selengkapnya sebagai berikut: (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :“… d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri 2. Bahwa para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang senantiasa melakukan aktifitas sehari-hari di luar rumah yang berpotensi diperiksa oleh aparat Kepolisian guna melakukan pengecekan identitas pribadi. Para Pemohon menganggap memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berpotensi dirugikan dengan keberlakuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002; 25 3. Bahwa menurut para Pemohon meskipun Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 adalah dasar bagi aparat Kepolisian ketika menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai akan dan/atau telah melakukan tindak pidana guna memeriksa identitasnya, namun kewenangan yang diberikan oleh pasal a quo akan melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon bilamana tidak dimaknai seperti yang dimohonkan oleh para Pemohon. Hal ini karena tidak adanya larangan dalam Pasal a quo untuk tidak melakukan perekaman yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau youtube dan/atau di media lainnya sehingga dapat disaksikan oleh khalayak umum. 4. Bahwa tindakan aparat Kepolisian demikian menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan dalam diri para Pemohon, karena kerap kali aparat Kepolisian memarahi, membentak, meneriaki orang yang sedang diperiksa, dan/atau melakukan gerakan-gerakan yang mengarah pada perendahan harkat dan martabat manusia. Padahal harkat dan martabat manusia serta hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi yang telah dijamin oleh Pasal 28G ayat (1), 28G ayat (2), dan 28I ayat (1) UUD 1945. 5. Bahwa para Pemohon sebagai warga negara yang senantiasa melakukan aktifitas di luar rumah, tidak tertutup kemungkinan akan diberhentikan oleh aparat Kepolisian guna pemeriksaan identitas atau tanda pengenal diri sebagaimana amanat Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002. Dalam pemeriksaan tersebut para Pemohon berpotensi mengalami sebagaimana yang para Pemohon saksikan di media, yang berpotensi merendahkan martabat para Pemohon. 6. Bahwa menurut para Pemohon potensi kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi jika pasal yang para Pemohon uji dimaknai seperti yang para Pemohon maknai, yaitu “menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak melakukan perekaman atau pengambilan video yang bertujuan untuk ditayangkan di televisi dan/atau youtube dan/atau media lainnya tanpa izin dari orang yang diperiksa” 26 Bahwa berdasarkan seluruh uraian penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah dalam kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon telah dapat menerangkan secara spesifik kerugian hak konstitusionalnya yang menurut anggapan para Pemohon sangat potensial akan terjadi. Menurut para Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002 yang tidak mengatur adanya batasan bagi aparat Kepolisian dalam melakukan kewenangannya untuk menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai, potensial menyebabkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon yang senantiasa melakukan kegiatan sehari-hari di luar rumah. Menurut para Pemohon dengan tidak adanya batasan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UU 2/2002, norma a quo menjadi sering disalahgunakan oleh oknum aparat Kepolisian, sebagaimana para Pemohon saksikan di media televisi maupun media sosial. Dengan demikian, para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan kausalitas antara anggapan kerugian/potensi kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dik