Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Perkoperasian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1, angka 11, dan angka 18, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66 ayat (2) huruf b, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355, selanjutnya disebut UU 17/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 111 a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu UU 17/2012 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 112 d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dengan terlebih dahulu mengutip beberapa pasal yang menjadi dasar pendirian para Pemohon sebagai badan hukum privat sebagaimana termuat dalam bukti-bukti yang diajukan; Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 113 1) Pemohon I adalah badan hukum privat dalam bentuk yayasan yang bertujuan, antara lain, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, membangun dan mengembangkan masyarakat pedesaan, dan memberikan perlindungan konsumen. Berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan tersebut, Dwi Astuti berhak mewakili yayasan untuk mengajukan permohonan a quo; 2) Pemohon II adalah badan hukum privat dalam bentuk koperasi, yang antara lain, menyelenggarakan usaha simpan pinjam, menyediakan bahan kebutuhan pokok sehari-hari, primer dan sekunder untuk anggota, percetakan, fotokopi, cleaning service, pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Berdasarkan Anggaran Dasar Koperasi tersebut, Yuyu Rahayu berhak mewakili koperasi untuk mengajukan permohonan a quo; 3) Pemohon III adalah badan hukum privat dalam bentuk yayasan yang bertujuan, antara lain, memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, gelandangan, dan pemberdayaan perempuan kepala keluarga, mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah, dan rumah duka, serta memberikan perlindungan konsumen. Berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan tersebut, Ir. Zulminarni berhak mewakili yayasan untuk mengajukan permohonan a quo; 4) Pemohon IV adalah badan hukum privat dalam bidang asosiasi yang tujuan, antara lain, sebagai wadah untuk memfasilitasi penguatan Perempuan Usaha Kecil-Mikro menuju masyarakat sipil yang demokratis – berkesetaraan dan berkeadilan gender; melakukan advokasi untuk terwujudnya solidaritas dan kerjasama antar anggota dan asosiasi untuk memperjuangkan terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki dan menumbuhkan iklim kondusif untuk penguatan perempuan lewat pengembangan usaha kecil – mikro”. Berdasarkan Anggaran Dasar badan hukum tersebut, Nyonya Endang Susilowati berhak mewakili badan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 5) Pemohon V adalah badan hukum privat dalam bentuk perkumpulan yang bertujuan, antara lain, sebagai wadah untuk memfasilitasi penguatan perempuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya; melakukan advokasi untuk terwujudnya solidaritas dan kerjasama antar perempuan dan masyarakat dalam rangka memperjuangkan terciptanya kesetaraan perempuan dan laki-laki dan menumbukan iklim yang kondusif untuk Salinan putusan ini tidak untuk