Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) dari Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Serta, dengan mengacu pada hukum acara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 73 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024 berkenaan dengan Permohonan Pengujian Pasal 40 ayat (3) 84 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, berpendapat seharusnya permohonan para Pemohon ditolak (wordt ongegrond verklaard). Adapun argumentasi hukum untuk menolak permohonan a quo sebagai berikut: 1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang pada pokoknya menyatakan “dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD”. Pasal a quo telah menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD meskipun sebenarnya partai politik termasuk para Pemohon telah mendapatkan perolehan suara sah dalam Pemilu DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 telah memuat norma yang memperlakukan berbeda terhadap partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan partai politik yang hanya mendapatkan perolehan suara tanpa memiliki kursi di DPRD dalam hal hak dan kesempatan untuk mengajukan/mendaftarkan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Dengan perbedaan tersebut, membuat tidak adanya persamaan hak/kesempatan baik dihadapan hukum dan pemerintahan, sehingga jelas bahwa Pasal a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki adanya persamaan antar semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Menurut para Pemohon, seharusnya ada rasionalitas yang sama pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dapat juga diterapkan pada pemilihan kepala daerah yaitu terkait dengan partai politik yang memiliki kursi atau tidak memiliki kursi sama sekali di DPR juga dapat ikut mengusung calon kepala daerah atau bergabung dalam koalisi partai politik pengusung calon kepala daerah, sehingga menurut para Pemohon seharusnya dalam pemilihan umum kepala daerah, partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD juga dapat mengusung calon kepala daerah dengan bergabung dalam koalisi partai politik; 85 2. Terhadap anggapan dan dalil permohonan tersebut, saya menilai bahwa yang pertama harus diperhatikan adalah dasar konstitusional dari pemberlakuan ketentuan yang mengatur mengenai kedua pemilihan umum tersebut, yakni pemilihan umum presiden dan wakil presiden maupun pemilihan umum kepala daerah. Adapun dasar konstitusional pengaturan untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden termaktub dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”, sedangkan untuk pemilihan kepala daerah, termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan ,”Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”; 3. Setelah melakukan pencermatan yang mendalam, saya berkeyakinan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 secara expressis verbis telah memberikan dasar konstitusional yang jelas dan eksplisit berkenaan dengan partai politik dan gabungan partai politik yang berwenang untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden dalam gelaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Perihal tersebut, semakin jelas dengan adanya pengaturan derivasi dari norma pasal a quo ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017). Ihwal dimaksud telah dijelaskan dalam UU 7/2017 terkait dengan mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden, adapun terkait dengan isu mengenai syarat partai politik yang boleh mengusung calon presiden dan wakil presiden lebih detil dapat dilihat dalam pasal 222 UU 7/2017 yang menyatakan, “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Oleh karena itu sudah tepat jika ketentuan yang mengatur mengenai partai politik atau gabungan partai politik yang boleh mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak hanya yang memiliki kursi di DPR saja, bahkan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR sekalipun sepanjang merupakan peserta pemilihan umum, sejatinya juga diperbolehkan mengusung calon presiden dan wakil presiden sepanjang memperoleh suara sah secara 86 nasional baik sendiri-sendiri maupun gabungan suara sah secara nasional dengan partai politik lainnya sesuai ketentuan dimaksud; 4. Sementara itu, terkait dengan dasar konstitusional pemilihan umum kepala daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, saya menekankan pentingnya untuk mencermati kembali kata “demokratis” dalam pasal a quo. Melalui pemahaman terhadap kata “demokratis” maka sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk menggunakan satu model tertentu dalam pemilihan kepala daerah, karena yang terpenting kepala daerah yang terpilih adalah representasi suara rakyat di daerah. Apapun modelnya, baik melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat, dipilih secara tidak langsung oleh DPRD, maupun melalui cara lain yang diatur dalam undang-undang merupakan model yang demokratis. Secara doktriner, model demokrasi a quo yang diterapkan di Indonesia dewasa ini –oleh banyak ahli— menyebutnya sebagai demokrasi asimetris (asymmetric democracy), bahkan lebih spesifik lagi disebut juga sebagai Pilkada Asimetris. Artinya, sekali lagi, dalam konsteks pemilihan kepala daerah, selain menerapkan demokrasi melalui pemilihan langsung oleh rakyat di masing-masing daerah, juga diberlakukan model tanpa pemilihan seperti yang berlaku di Provinsi Yogyakarta, dimana Sri Sultan Hamengkubuwono dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat secara otomatis menjadi Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan Paku Alam secara otomatis menjadi Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian halnya pada jabatan walikota dalam lingkup DKI Jakarta. Para walikota dimaksud tidak dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat, melainkan ditentukan melalui pengangkatan oleh Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sendiri dipilih melalui mekanisme pemilihan kepala daerah. Sementara itu, di Provinsi Aceh lain lagi, Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih langsung oleh rakyat Aceh, namun partai politik sebagai pengusung calon kepala daerah mengakomodir juga calon yang diajukan oleh partai politik lokal di Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk peraturan daerah (qanun) di Aceh. Berkenaan dengan penerapan model demokrasi/Pilkada asimetris tersebut, sejauh ini dapat dipahami bahwa hal demikian juga merupakan pengejawantahan dan refleksi dari kata “demokratis” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. 87 5. Berkenaan dengan norma a quo yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, menurut hemat saya, kalimat/norma “ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” dalam Pasal 40 ayat (3) UU a quo merupakan aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan rambu-rambu pencalonan kepala daerah agar kompetisi antara calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik berlangsung kompetitif dan guna mendapatkan calon pemimpin daerah yang terbaik dalam koridor demokrasi. Oleh karena itu, norma a quo tidak dapat begitu saja dinilai bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional) karena selain tidak diatur secara eksplisit dan implisit di dalam konstitusi, juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi, keadilan, dan prinsip demokrasi. Bahkan, dengan adanya norma a quo akan menambah daya lentur (flexibility) pemaknaan dari kata “demokratis” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, saya berkeyakinan bahwa aturan pada kalimat “ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” adalah salah satu rangkaian dari upaya pembentuk undang-undang dalam memaknai kata “demokratis” sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 UUD ayat (4) 1945 ke dalam tataran implementasi yang lebih luas. Terlebih, kata “demokratis” merupakan prinsip pemilihan umum dalam masyarakat yang beradab, namun dalam impelementasinya terbuka kemungkinan perbedaan model dan mekanisme baik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden maupun dalam pencalonan kelapa daerah yang kedua-duanya memiliki bobot demokratis yang sama. Sehingga, saya memandang perbedaan mekanisme demikian bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan menjadi domain pembentuk undang-undang untuk menentukan pilihan kebijakan yang terbaik dan adil dalam mendukung terwujudnya prinsip pemilu yang bersifat demokratis serta mengatur persyaratan dan mekanisme apa yang hendak dipilih dalam pencalonan kepala daerah; 6. Bahwa meskipun saya menilai sama bobot demokratisnya, namun pilihan model dan mekanismenya tidak dapat diatur sama untuk semua aspek, apalagi jika pengaturan tersebut keluar dari konteks konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 untuk pemilihan 88 kepala daerah. Setelah mencermati kedua dasar konstitusi di atas, dalam batas penalaran yang wajar, sulit bagi saya untuk dapat meyakini adanya keharusan yang sama dalam hal syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dengan persyaratan pencalonan kepala daerah. Saya memahami memang benar berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, Mahkamah telah menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah sudah menjadi satu kesatuan dengan rezim pemilu. Artinya, rezim pemilihan kepala daerah atau rezim pemerintahan daerah terkait pemilihan kepala daerah telah masuk ke dalam rezim Pemilu. Walakin, saya melihat tidak tepat jika logika kesamaan rezim tersebut digunakan terhadap isu pokok dalam permohonan a quo. Hal demikian dikarenakan pendekatan yang harus digunakan dalam melihat persoalan ini adalah memang ada perbedaan yang fokus pada dasar konstitusionalitasnya, bukan pada teknis penyelenggaran, kepesertaan, kelembagaan penyelenggara, atau pembiayaan, sehingga saya menyikapi permohonan ini lebih kepada upaya para Pemohon untuk mendapatkan kesempatan mengusung calon kepala daerah meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016. Terlebih, para Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo, menurut penalaran yang wajar, dilakukan setelah mengetahui bahwa partai politik para Pemohon tidak memperoleh suara pemilih yang cukup untuk mengajukan calon kepala daerah melalui/berdasarkan ketentuan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD sehingga tidak dapat mengusung calon kepala daerah secara mandiri, namun para Pemohon mengambil langkah judicial review untuk dapat mengusung calon kepala daerah melalui/berdasarkan ketentuan perolehan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Langkah hukum para Pemohon tersebut meskipun bagian dari hak konstitusional warga negara, namun justru menunjukkan adanya hasrat atau kehendak untuk mengubah/menghapus ketentuan atau aturan main (rule of the game) in casu Pasal 40 ayat (3) UU a quo dalam pemilihan kepala daerah, sehingga partai politik yang menjadi adressat norma a quo dapat mengajukan calon kepala daerah pada Pilkada Tahun 2024 ini. Ihwal ini, terkonfirmasi dengan adanya petitum provisi dalam permohonan Pemohon yang memohon untuk perkara a quo agar diprioritaskan 89 pemeriksaannya di Mahkamah. Dalam perspektif prinsip sportivitas elektoral, cara demikian sesungguhnya kurang elok dan seyogianya tidak dapat dibenarkan (cannot be justified); 7. Selanjutnya, berkenaan dengan keberadaan norma a quo terkait dengan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Saya berpendapat, hal tersebut tidak relevan untuk dijadikan persoalan dalam kaitan soal pengusungan calon kepala daerah. Dengan pertimbangan bahwa menyangkut eksistensi calon perseorangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah sejatinya telah diakui keberadaannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU- V/2007 yang pada pokoknya membuka jalan dan memungkinkan calon perseorangan dapat ikut berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah. Kendatipun tidak mudah bagi seseorang untuk maju sebagai calon perseorangan (independen) karena membutuhkan dukungan pemilih dengan persentase tertentu dari jumlah penduduk di masing-masing daerah dan berbagai persyaratan lainnya, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil dilakukan. Buktinya, dalam beberapa kali pemilihan kepala daerah terdapat calon perseorangan yang resmi menjadi salah satu calon pasangan kepala daerah pada pemilihan kepala daerah yang lalu. Bahkan sistem pemilihan kepala daerah dewasa ini tidak hanya mengenal calon perseorangan, namun juga dimungkinkan adanya kontestasi tanpa sosok calon/orang alias “kotak kosong” jika pemilihan kepala daerah hanya diikuti satu pasangan calon saja. Berkenaan dengan hal tersebut, seyogianya penggunaan ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU a quo tidak perlu diubah/dihapus atau ditiadakan oleh Mahkamah karena norma a quo tidak bertentangan dengan konstitusi, keadilan, dan prinsip demokrasi, namun dalam tataran implementasi dapat dilakukan melalui mekanisme calon perseorangan sesuai peraturan perundang-undangan; 8. Dalam konteks motif dan timing pengajuan permohonan, saya melihat ada perbedaan yang jelas antara motif dan timing dalam permohonan ini dengan perkara nomor 5/PUU-V/2007, para Pemohon mengajukan permohonan perkara