Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, selanjutnya disebut UU 31 23/2014) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 32 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 83 ayat (1) UU 23/2014 “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-3], selaku Wakil Bupati Mimika Tahun Masa Jabatan 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 132.91-3770 Tahun 2019 tentang Pengesahan Wakil Bupati Mimika Papua [vide bukti P-10], yang dilekati wewenang, tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai Plt. Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91/5566/SJ tertanggal 16 September 2022 [vide bukti P-4], namun diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tentang 33 Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah [bukti P-14]; 3. Bahwa dalam menguraikan ada tidaknya anggapan kerugian hak konstitusional yang diberikan UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon menyampaikan sebagai berikut: a. Bahwa pada tahun 2017-2019, Pemohon diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, namun penyelidikan tidak dilanjutkan karena tidak cukup bukti; b. Bahwa Pemohon terpilih sebagai Wakil Bupati Mimika Papua berpasangan dengan Bupati Eltinus Omaleng untuk periode 2019-2024. Kemudian dikarenakan Bupati Eltinus Omaleng menjalani proses hukum dan ditahan KPK pada Desember 2022, Pemohon diangkat menjadi Plt. Bupati Mimika yang dilekati wewenang, tugas, hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai kepala daerah, in casu Plt. Bupati Mimika; c. Bahwa pada tahun 2023, Kepolisian Daerah Papua (Polda Papua) melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencurian yang dilakukan oleh Pemohon, namun penyelidikan dihentikan karena tidak ditemukan adanya peristiwa pidana atau bukan merupakan perbuatan tindak pidana. d. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua mengajukan dakwaan ke Pengadilan Tipikor pada PN Jayapura Kelas I.A Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap, Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-02/TMK/02/2023, tertanggal 01 Maret 2023, dengan hasil Putusan Sela Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap menyatakan dakwaan Kejati Papua batal demi hukum, terhadap Pemohon tidak dilakukan penahanan; e. Bahwa Kejati Papua mengajukan dakwaan baru berdasarkan register perkara di Pengadilan Tipikor pada PN Jayapura Nomor 9/Pid.Sus- TPK/2023/PN Jap, tanggal 09 Mei 2023. Dalam upaya tersebut, Kejati Papua juga mengajukan surat kepada Pj. Gubernur Papua Tengah Nomor B- 844/R.1/Ft.1/05/2023 perihal “permohonan pemberhentian sementara” terhadap Pemohon; f. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi 34 Papua Tengah, Pemohon diberhentikan sementara. Selanjutnya Pj. Gubernur Papua menyelenggarakan Pelantikan Pj Bupati Mimika menggantikan Pemohon tanpa dihadiri oleh Pemohon; g. Bahwa menurut Pemohon, dengan pemberhentian sementara Pemohon dari jabatannya dan harus menunggu adanya putusan inkracht dengan proses yang panjang, maka dapat dipastikan saat Pemohon mendapatkan Putusan yang bersifat inkracht masa jabatannya sudah habis sebagaimana periodesasinya 2019-2024. Dengan demikian, keber