Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015), terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 60 Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 61 d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: • [3.5.1] Bahwa para Pemohon, yaitu M. Fadjroel Rachman, Saut Mangatas Sinaga, dan Victor Santoso Tandiasa, mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan secara berturut-turut adalah Ketua Umum, Sekretaris Umum, serta Bendahara Umum Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI), sebuah perkumpulan yang didirikan dengan Akta Notaris dan telah terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-170.AH.01.06 Tahun 2010, bertanggal 20 Desember 2010; • [3.5.2] Bahwa GNCI, sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Anggaran Dasarnya, bertujuan antara lain memandirikan dan membangkitkan nilai-nilai demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia di mana untuk mencapai tujuannya GNCI menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan, di antaranya, meningkatkan kemampuan para kandidat pemimpin daerah dan nasional dalam segala aspeknya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Anggaran Dasarnya; • [3.5.3] Bahwa para Pemohon, khususnya Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar GNCI, berhak mewakili GNCI di dalam dan di luar pengadilan; • [3.5.4] Bahwa pengurus GNCI, in casu Pemohon I, maupun GNCI sebagai organisasi telah aktif memperjuangkan hak konstitusional warga negara yang hendak mengajukan diri sebagai calon perseorangan, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun dalam pemilihan Presiden, dan telah beberapa kali diterima kedudukan hukum (legal standing)-nya dalam pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 62 • [3.5.5] Bahwa, menurut para Pemohon, berlakunya Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 merugikan hak konstitusional para Pemohon karena telah mempersempit peluang bagi calon perseorangan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam Pemilihan Kepala Daerah, peluang yang selama ini para Pemohon upayakan demi tercapainya tujuan organisasi (GNCI); • [3.5.6] Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut para Pemohon, secara spesifik hak-hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 adalah hak atas pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang demokratis; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; serta hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, sebagaimana masing-masing diatur dalam Pasal 18 ayat (4); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] di atas, menurut Mahkamah, hanya Pemohon I dan Pemohon II yang tegas dinyatakan berhak bertindak untuk dan atas nama GNCI berdasarkan Anggaran Dasar GNCI. Para Pemohon telah secara spesifik menjelaskan kerugian hak-hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, di mana kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi apabila para Pemohon mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Dengan demikian, telah jelas terlihat kausalitas antara berlakunya ketentuan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dan kerugian hak-hak konstitusional para Pemohon, sehingga tel