Permohonan Keberatan Atas Penetapan Walikota/Wakil Walikota Terpilih Kota Banjarmasin

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010-2015 bertanggal 16 Juni 2010; 50 [3.2] Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi dan Pihak Terkait, meskipun tidak mengajukan eksepsi secara tegas, namun mengajukan keberatan yang pada pokoknya terkait dengan objek perselisihan hasil Pemilukada dan tenggang waktu pengajuan permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan keberatan Pihak Terkait dimaksud; Dalam Eksepsi [3.3] Menimbang bahwa alasan eksepsi Termohon dan keberatan Pihak Terkait adalah sebagai berikut: Alasan Eksepsi Termohon a. Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu tiga hari. Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka tanggal 7 Juni 2010 dengan agenda Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kota Banjarmasin (Bukti T-1 dan Bukti T-2) yang dihadiri pula oleh Widodo Widagdo selaku Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 [Pemohon, Bukti T-3]; b. Hasil Penghitungan Suara dimaksud telah dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2010 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin di KPU Kota Banjarmasin (Bukti T-7 dan Bukti T-8); c. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan keberatan Pemohon setelah Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, adalah hari Selasa tanggal 8 Juni 2010, Rabu tanggal 9 Juni 2010, dan terakhir adalah Kamis tanggal 10 Juni 2010; d. Permohonan Pemohon dalam perkara a quo, diajukan dan/atau didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010; e. Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Termohon memohon agar permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. 51 Alasan Keberatan Pihak Terkait a. Pada tanggal 7 Juni 2010, Termohon telah menetapkan Hasil Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2010 sebagaimana telah ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Model DB – KWK, Model DB1 – KWK dan Lampiran Model DB1 – KWK yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh Anggota KPU Kota Banjarmasin serta Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Bukti PT-5); b. Pada tanggal 16 Juni 2010, Termohon menetapkan H. Muhiddin dan H.M. Irwan Anshari, SE, MM sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Terpilih Dalam Pemilukada Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Banjarmasin Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 (Bukti PT-7); c. Berdasarkan ketentuan dan uraian tersebut di atas, seharusnya Pemohon mengajukan permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota bertanggal 7 Juni 2010 (vide Bukti PT-5) dan dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal 7 Juni 2010, yaitu paling lambat tanggal 10 Juni 2010. Akan tetapi, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi adalah tanggal 18 Juni 2010. Oleh karenanya, pengajuan permohonan telah melewati tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan dan ditentukan oleh peraturan perundang- undangan; d. Berdasarkan alasan Pihak Terkait dalam huruf b, objek permohonan Pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula berdasarkan alasan Pihak Terkait dalam huruf c, pengajuan permohonan 52 Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; e. Berdasarkan pertimbangan dalam angka 4, Pihak Terkait memohon permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. [3.4] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan keberatan Pihak Terkait di atas, maka permasalahan pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah tentang: 1. Apakah benar permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto)? 2. Apakah permohonan Pemohon melewati tenggang waktu? [3.5] Menimbang bahwa terhadap permasalahan pokok dalam paragraf [3.4] angka 1 tentang objek permohonan Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: 1. Objek permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Termohon Nomor 270/027/BA/KPU-BJM/VI/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin Periode 2010-2015 bertanggal 16 Juni 2010 (vide Bukti P-4) dan Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin tanggal 7 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin (vide Bukti P-3) berupa Lampiran Model DB 1 – KWK. 2. Terhadap objek permohonan tersebut, Termohon dan Pihak Terkait membantahnya, dengan menyatakan bahwa objek permohonan tersebut bukanlah merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan sebagaimana dikutip di atas, karena sebagaimana Bukti T-9 dan Bukti PT-6 adalah merupakan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Banjarmasin tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin 2010-2015, bertanggal 16 Juni 2010. 3. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan Bukti P-4 di atas yang dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait serta Bukti T-9 dan Bukti PT-6, Mahkamah berpendapat, telah terbukti secara hukum bahwa objek permohonan Pemohon adalah bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada berupa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU (Termohon) sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), yang mempengaruhi: a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008). Dengan demikian, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto). 4. Bahwa terhadap objek permohonan Pemohon berupa Hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Tanggal 7 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin (vide Bukti P-3) berupa Lampiran Model DB 1 – KWK, Mahkamah berpendapat objek dimaksud tidak diuraikan lebih