Permohonan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 Tanggal 13 Desember 2008

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut Pemilukada Kabupaten Dairi) yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Dairi) Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Putaran Kedua, bertanggal 13 Desembar 2008; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut: 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di samping itu pula Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 66 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); [3.4] Bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; [3.5] Bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) menyatakan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; [3.6] Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, yang: a. mempengaruhi Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepada daerah. [3.7] Bahwa Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008 yang pada prinsipnya penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Dairi sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Putaran Kedua, maka 67 Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON [3.9] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disingkat PMK 15/2008), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut: a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; c. Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. [3.10] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah pada Pemilukada Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dairi Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008, bertanggal 28 Agustus 2008 dengan Nomor Urut 4 (Bukti P-3); Bahwa Pasangan Calon Kepala Daerah yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Putaran Kedua, karena adanya penghitungan suara yang salah dalam Keputusan a quo; [3.11] Menimbang bahwa Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan 68 Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Putaran Kedua, bertanggal 13 Desember 2008; [3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan permohonan diajukan merupakan kewenangan Mahkamah, maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan; POKOK PERMOHONAN Dalam Eksepsi [3.13] Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya bertanggal 24 Desember 2008 mengemukakan jawabannya juga sekaligus mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut: 1. Tentang kompetensi Mahkamah Konstitusi; 2. Tentang obscuur libel; 3. Tentang petitum tidak didukung posita; [3.13.1] Bahwa adapun alasan-alasan hukum Termohon yang mendalilkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon bahwa materi yang menjadi dasar permohonan Pemohon bukan menyangkut Perselisihan Hasil Penghitungan Suara vide Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Kepala Daerah; Bahwa, sebaliknya, Pemohon dalam