Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap Putusan Mahkamah ini terdapat empat Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (Maruarar Siahaan, Muhammad Alim, Harjono, dan Achmad Sodiki). 1. Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan Dari seluruh ahli, baik yang diajukan oleh Pemerintah maupun para Pemohon, sesungguhnya tidak dapat dibantah fakta bahwa rokok memang merupakan salah satu faktor carcinogen yang menimbulkan berbagai macam penyakit kanker dan berbagai penyakit lain. Merupakan kenyataan bahwa banyak negara di dunia sekarang justru telah melarang iklan rokok dengan 290 tegas. Promosi yang dilakukan oleh industri rokok di Indonesia, yang secara dominan telah dikuasai modal asing, di negara asalnya tidak lagi diperkenankan mempromosikan rokok secara bebas. Oleh karena pembatasan tersebut, industri rokok besar merelokasi industri rokok dan telah mengarahkan promosi untuk memperoleh pangsa pasar baru dari kalangan anak muda di Indonesia, dalam bentuk-bentuk promosi yang menyesatkan dengan memberi citra kegagahan, kejantanan dan standar pergaulan di kalangan anak muda. Data statistik menunjukkan bahwa perokok pemula telah semakin rendah usianya. Para Pemohon telah mengajukan pengujian Pasal 46 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, khususnya frasa “yang memperagakan wujud rokok” karena berpendapat bahwa promosi atau iklan rokok yang mengandung zat berbahaya, bertentangan dengan hak untuk hidup, khususnya hak anak yang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara sehat. Hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan kelangsungan hidup merupakan hak asasi manusia yang bersifat inti dan menjadi pusat segala hak asasi yang diakui dan dilindungi serta menjadi tugas dan tanggung jawab negara dan terutama Pemerintah untuk menghormati, menjamin dan memenuhinya (to respect, to protect and to fulfill) sesuai dengan kewajiban konstitusional yang dibebankan oleh Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dari hak asasi manusia yang sifatnya central dan menjadi jantung seluruh jenis hak asasi manusia, yang oleh konstitusi serta instrument HAM Internasional diakui sebagai satu dari beberapa hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights), sesungguhnya dapat pula diturunkan (diderivasi) hak-hak asasi lain yang tersirat atau melekat padanya, meskipun tidak secara tegas disebut dalam konstitusi atau instrument hak asasi manusia lainnya. Hak untuk hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya, pasti selalu, dalam suatu negara yang didasarkan pada Pancasila, mengandung makna juga sebagai hak untuk hidup secara bermatabat, sejahtera lahir dan batin, dalam lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang didukung dengan hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak [Pasal 28H ayat (1)]. Terlebih-lebih anak sebagai generasi penerus, merupakan pribadi yang perlu mendapat perlindungan yang khusus, karena dalam negara yang 291 dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maka anak merupakan persona yang belum sepenuhnya otonom atau mandiri untuk menentukan pilihan-pilihan bagi kelangsungan hidupnya. Sepenuhnya merupakan tanggung jawab generasi yang lebih tua, terutama orang tua bersama pemerintah dan negara, untuk mampu mewujudkan tanggung jawab dalam menjamin perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak untuk hidup bagi anak. Di tengah seluruh dinamika sosial ekonomi dan kultural di lingkungannya hidup, harus dibangun kebijakan publik untuk memberi kesempatan, arah dan pendidikan bagi anak untuk dapat berkembang menuju pribadi yang tumbuh secara sehat, cerdas dan berkemampuan untuk menerima tanggung jawab kelak pada waktunya sebagai generasi penerus yang akan mengemban tugas sebagai orang dewasa, dalam estafet perjalanan kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat. Kebutuhan minimum dalam bidang gizi, pendidikan, kesehatan dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan anak menuju manusia yang utuh secara lahir dan batin, akan banyak ditentukan oleh kebijakan publik yang disusun oleh pemimpin dan penyelenggara pemerintahan, sesuai dengan pedoman dan amanat yang digariskan konstitusi. Kebijakan publik bukan hanya dalam bidang sosial, ekonomi dan welfare benefits yang relevan bagi pertumbuhan anak, tetapi juga menyangkut regulasi seluruh kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan kultural yang mempertimbangkan kelangsungan hidup anak dan pemuda remaja untuk menjadi generasi bangsa yang berhak atas kehidupan yang bermartabat. Hak hidup secara bermartabat, tidak hanya dilihat dari aspek sejahtera lahir yang tercukupi berupa sandang pangan, tetapi yang lebih penting juga kesehatan, yang pada gilirannya memberi kemampuan untuk meraih kecerdasan untuk memperbaiki keadaannya sendiri, lingkungan, keluarga, dan bangsanya. Salah satu ancaman yang berada di depan mata, yang dapat menghambat bahkan menghancurkan kehidupan anak secara dini, dan kemudian kehilangan kualitas dan kemampuan sebagai pribadi yang berkemampuan ditengah masyarakat, adalah ancaman bahaya rokok. Meskipun masih sering orang memperdebatkan dan meragukan tentang hubungan merokok dengan rusaknya kesehatan dan dengan munculnya 292 kanker serta penyakit-penyakit lain, namun secara universal hubungan kausal tersebut sudah tidak diperbantahkan lagi, walaupun terdapat pengecualian- pengecualian yang langka, yang dijadikan alasan atau argumen, terutama oleh industri rokok, tentang ketidakbenaran dalil bahaya rokok sebagai penyebab beragam penyakit berbahaya. Meskipun sering diangkat sebagai kontroversi, namun bukti-bukti yang tidak terbantahkan tampak dari adanya peringatan yang wajib dimuat dalam kemasan rokok tentang bahaya kanker dan penyakit jantung yang dapat timbul akibat menghisap rokok. Bukti tersebut tidak dapat di negasikan oleh industri rokok dimanapun sekarang ini, meskipun sering mengangkatnya sebagai hal yang meragukan. Industri rokok bahkan oleh karenanya sering disebut sebagai industri yang jahat (rogue industry),”…an industry knows it is producing a dangerous and deadly product but denies these harm for decades, all the while vigorously promoting the product,…”. (Allan M. Brandt: 2007). Industri rokok mengetahui produknya berbahaya dan mematikan, tetapi menyangkalnya terus, sementara itu melakukan promosi dengan dahsyatnya. Kesadaran yang tumbuh dengan bukti-bukti medis, regulasi yang ketat dan gugatan class action yang menuntut ganti rugi yang besar terhadap industri rokok di negara maju, mendorong perpindahan investasi dan relokasi industri rokok ke negara berkembang, di mana regulasi masih sangat longgar, dan argumen tentang bahaya rokok diremehkan. Kepentingan dan hak untuk hidup konsumen rokok--termasuk anak-- diposisikan berbanding terbalik dengan kepentingan pendapatan cukai dan lapangan kerja petani tembakau dan buruh industri rokok. Tanpa memperhitungkan keseimbangan kepentingan dan hak hidup di antara komponen masyarakat disekitar industri rokok dan masyarakat umum, dimana anak-anak termasuk didalamnya, asumsi pendapatan Negara dan lapangan kerja secara keliru telah dijadikan landaskan kebijakan untuk regulasi yang longgar yang menampung hal-hal yang justru dinegara maju tidak lagi diperbolehkan, karena adanya pengaturan yang ketat dan larangan promosi rokok. Memang benar rokok tidak merupakan bahan yang dilarang, meskipun mengandung zat addiktif, yang menyebabkan orang dapat terperangkap dalam ketagihan akibat kandungan nikotinnya. Tetapi telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan lagi tentang bahaya rokok pada kesehatan manusia, sehingga 293 pemberitahuan akan bahaya tersebut dalam tiap kemasan yang ditawarkan kepada publik, merupakan bukti yang sempurna tentang hal itu. Meskipun rokok belum dinyatakan sebagai bahan terlarang, menurut pendapat saya, hal itu saja tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan pendirian bahwa promosi atau iklan rokok tidak dapat dilarang, dan menyerahkan keputusan mengambil risiko bahaya merokok hanya pada pilihan bebas konsumen (the rights of choice) untuk merokok atau tidak, terutama pada kelompok anak. Hal ini disebabkan karena anak sebagai kelompok pribadi, belum mandiri dan belum mampu untuk menegaskan pilihan-pilihan yang demikian besar dan mendasar bagi dirinya sendiri. Kelompok anak dalam proses pertumbuhan, masih memerlukan bantuan orang-orang dewasa dalam menentukan pilihan tersebut. Anak dalam kondisi demikian harus dilindungi dengan serangkaian kebijakan dalam regulasi, karena bukti-bukti yang kuat telah menunjukkan kepada kita bahwa ekspansi pangsa pasar rokok, justru ditujukan pada perokok pemula yang semakin lama batas usia yang merokok semakin muda. Dengan teknik dan strategi promosi yang menarik hati dan membangkitkan fantasi akan citra kegagahan dan gambaran pria sejati, target promosi rokok adalah menggarap market yang baru dan ditujukan pada kelompok usia muda anak-anak. Bukti-bukti empiris yang diajukan para Pemohon tentang hal itu tidak terbantahkan. Sebaliknya, kepentingan kelompok petani tembakau, karyawan industri rokok dan pekerja periklanan rokok, yang harus juga dipertimbangkan hak hidupnya sebagai hak asasi yang sama-sama harus dilindungi, tidak disangkal. Perlindungan yang diberikan sudah barang tentu tidak selalu dalam posisi yang diametral sehingga melindungi yang satu diartikan mematikan yang lain. Perlindungan yang diberikan sedapat mungkin harus diseimbangkan sedemikian rupa oleh Mahkamah, sehingga di mana mungkin kedua kelompok kepentingan tersebut dapat berdampingan. Data tentang petani tembakau sebagai supplier bahan baku tembakau industri rokok nasional, dengan pasar konsumen yang telah menjadi pengguna rokok secara tradisional di Indonesia, sama sekali tidak terganggu atau dirugikan dengan pengaturan yang akan dilakukan terhadap iklan atau promosi rokok, karena pasar industri rokok nasional memperoleh pangsa pasar bukan karena promosi, melainkan karena tradisi dan budaya merokok kelompok masyarakat Indonesia yang lebih tua. 294 Pengiklan besar justru saat ini adalah industri rokok yang direlokasi dari negara maju, karena tidak dapat melakukan promosi dan ekspansi secara bebas lagi di negara asal. Kebutuhan bahan baku industri rokok yang direlokasi, justru di impor untuk diolah bagi kebutuhan pasar di Indonesia. Sementara itu, jikalau dibandingkan hak untuk hidup buruh industri rokok dan industri iklan rokok, yang kemungkinan tidak dapat berdampingan dengan kepentingan kelompok perokok pemula sebagai target industri rokok, yang harus dilindungi, maka baik secara kualitatif maupun kuantitatif, kepentingan perlindungan hak untuk hidup generasi muda bangsa yang menjadi generasi penerus bangsa di masa depan merupakan dasar yang rasional bagi pembatasan hak asasi kelompok tertentu, sepanjang memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dari logika industri rokok maupun rumusan pengertian promosi atau iklan rokok serta data penelitian yang diajukan Saksi dan Ahli Pemohon, maka target atau sasaran iklan rokok jelas adalah untuk menggaet pelanggan atau konsumen baru. Semakin besar target pasar yang disasar, akan semakin muda usia konsumen rokok yang diharapkan. Bentuk-bentuk promosi atau iklan rokok, meskipun tidak memperagakan wujud rokok, dengan teknik yang diciptakan dan digunakan sedemikian rupa, langsung atau tidak langsung, tidak menyembunyikan tujuannya bahwa promosi yang dimaksudkan adalah rokok dan sasaran yang dituju adalah anak sebagai perokok pemula. Pemahaman yang sama yang dianut di banyak Negara, bahwa segala bentuk promosi atau iklan rokok telah dilarang, berdasarkan alasan-alasan yang telah diutarakan di atas, akan menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak konsisten dengan komitmen konstitusi untuk pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, dan perlindungan anak, jikalau tetap mengizinkan dan memperkenankan promosi atau iklan rokok tersebut, meskipun tanpa memperagakan wujud rokok. Standar dan praktik terbaik yang dipergunakan di dunia, turut menjadi ukuran dalam menafsirkan ketentuan UUD 1945, tentang kewajiban Negara dan Pemerintah dalam perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karenanya dalam rangka penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak untuk hidup anak dan kelangsungan hidupnya secara sehat, cerdas dan berkualitas, adalah 295 merupakan kewajiban Mahkamah untuk turut mewujudkannya dengan menyatakan Pasal 46 Ayat (3) huruf C sepanjang mengenai frasa “…tanpa memperagakan wujud rokok”, adalah bertentangan dengan UUD 1945, sehingga oleh karenanya segala bentuk promosi dan iklan rokok yang ditayangkan dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, seyogianya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 2. Hakim Konstitusi Muhammad Alim Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran berbunyi : “Siaran iklan niaga dilarang melakukan : a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain; b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif; c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok; d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Menurut para Pemohon ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf c sepanjang frasa “yang memperagakan wujud rokok”, bertentangan dengan Pasal 28 A, Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945; Fakta-Fakta Persidangan: Dari keterangan ahli yang diajukan oleh para Pemohon, saya menyimpulkan : 1. Rokok adalah suatu zat adiktif, artinya menyebabkan orang yang merokok menjadi ketagihan, kecanduan, dan ketergantungan (Mary Assunta Kolandai, Ph.D., Director International Tobacco Control Project Cancer Council, Australia Senior Policy Advisor, Southeast Asia Tobacco Control Alliance; Dr. Widyastuti Soerojo, M.Sc., Tobacco Control Support Center 296 (TCSC), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia; Hasbullah Thabrany, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia; Dr. Ahmad Hudoyo, Sp.PK, Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FK UI/SMF Paru, RSUP Persahabatan, Jakarta) dan juga dalam huruf a konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan; 2. Anak-anak muda yang masih labil pemikirannya, paling mudah terpengaruh dengan iklan, apalagi yang menggunakan kata-kata yang menggugah semangat kaum remaja seperti, kata-kata, “macho”, “selera pemberani”, “percaya diri’, “life style”, dan sebagainya (James Vicar