Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan

119 [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900, selanjutnya disebut UU 51/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan tiga persoalan hukum sebagai berikut: a. Masalah kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Masalah kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; c. Masalah pokok permohonan, yaitu konstitusionalitas Pasal 11 UU 51/1999. Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon ialah mengenai pengujian UU 51/1999 yang diundangkan pada tanggal 4 Oktober 1999 terhadap UUD 1945 yang berarti diundangkan sebelum Perubahan UUD 1945 tanggal 19 Oktober 1999. Namun, karena Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) yang menjadi penghalang bagi pengujian undang-undang yang diundangkan sebelum Perubahan UUD 1945 oleh Mahkamah telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Nomor 066/PUU-II/2004, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah 120 mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon terdiri dari dua kelompok, yaitu: a. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Banggai yang diwakili oleh Tomundo/Ketua Umum Lembaga Musyawarah Adat Banggai (LMAB), sebagai Pemohon I yang mendalilkan diri sebagai Pemohon Kesatuan Masyarakat Hukum Adat; b. Perorangan warga negara Indonesia sebanyak 11 (sebelas) orang (Pemohon nomor urut 1 sampai dengan Pemohon nomor urut 11), yang selanjutnya 121 disebut sebagai Pemohon II, mendalilkan diri sebagai Pemohon perorangan warga negara Indonesia; [3.8] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu: a. hak penghormatan atas kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup [Pasal 18B ayat (2)]; b. hak atas kedudukan dan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (2)]; c. hak memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif [Pasal 28C ayat (2)]; d. hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan tekanan darimana pun termasuk oleh pemerintah [Pasal 28D ayat (1)]; e. hak untuk mendapat kemudahan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai keadilan [Pasal 28H ayat (2)]; f. hak penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional [Pasal 28I ayat (3)]; g. hak menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara [Pasal 28J ayat (1)]. Menurut Pemohon I, hak-hak konstitusionalnya tersebut di atas dirugikan oleh berlakunya Pasal 11 UU 51/1999 yang berisi ketentuan mengenai pemindahan Ibukota Banggai Kepulauan dari Banggai ke Salakan setelah jangka waktu lima tahun sejak berdirinya Kabupaten Banggai Kepulauan, karena Pemohon I kehilangan kesempatan dalam memelihara dan mengembangkan nilai- nilai budaya masyarakat adat Banggai, merasa diperlakukan diskriminatif, dan berakibat timbulnya perpecahan masyarakat Banggai Kepulauan antara yang pro Banggai dan yang pro Salakan; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik alat bukti tulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-28) maupun keterangan saksi dan ahli di persidangan, serta adanya sanggahan dari Pihak Terkait Sulaeman Husen, S.E., M.H. dan kawan-kawan, maka kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I sebagai Pemohon kesatuan masyarakat hukum adat 122 yang menganggap telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 11 UU 51/1999, masih harus dibuktikan bersama pertimbangan mengenai Pokok Permohonan; [3.10] Menimbang bahwa terhadap para Pemohon II perseorangan warga negara Indonesia, memang benar para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana yang mereka dalilkan, namun kerugian yang mereka derita sebagai akibat berlakunya Pasal 11 UU 51/1999 bukanlah kerugian hak konstitusional, melainkan kerugian hak finansial sebagai anggota DPRD yang menolak pindah ke Salakan dan kerugian sebagai akibat tindak pidana terkait penolakan mereka atas kepindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dari Banggai ke Salakan. Dengan demikian, untuk para Pemohon perseorangan tidak cukup dipenuhi kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan oleh karena itu, para Pemohon II tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo; [3.11] Menimbang bahwa karena kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I yakni sebagai kesatuan masyarakat hukum adat masih harus dipertimbangkan bersama pokok permohonan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, yakni mengenai konstitusionalitas Pasal 11 UU 51/1999; Pokok Permohonan [3.12] Menimbang bahwa dalam pokok permohonannya, para Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian Pasal 11 UU 51/1999 yang berbunyi, “Selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun sejak peresmian Kabupaten Banggai Kepulauan, kedudukan Ibukota dipindahkan ke Salakan”. Menurut para Pemohon, pasal a quo, baik secara formil maupun secara materiil bertentangan dengan UUD 1945, dengan dalil-dalil sebagai berikut: [3.12.1] Alasan pengujian formil: a. Prosedur penyusunan, pembentukan, dan pengaturan materi muatan Pasal 11 UU 51/1999 tidak patut dan tidak lazim, serta tidak berdasarkan pada aspek kajian kesatuan sosial budaya, aspek kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan