Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Putaran Kedua

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon (Model DB-KWK.KPU), beserta 115 Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua, tertanggal 4 Januari 2014 dan lampirannya (Model DB1.KWK-KPU) (vide bukti P-1 dan bukti P-2); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu mengajukan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang 116 mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Dalam Pasal 236C UU Pemda menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda; [3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dan Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut: Eksepsi Termohon 1.) Objek permohonan Pemohon merupakan wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN); Eksepsi Pihak Terkait: 1.) Objek permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan/ atau permohonan Pemohon kabur (obscuur libel) dan salah objek (error in objecto) karena pada permohonan Pemohon tidak disebutkan nomor surat yang menjadi objek permohonan, yaitu Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan 117 Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Beserta Model DB 1-KWK.KPU Tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 Putaran Dua Tertanggal 04 Januari 2014 dan lampirannya; 2.) Objek permohonan Pemohon kabur karena Pemohon secara tegas tidak memohon putusan untuk dijadikan atau ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; 3.) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo, karena objek permohonan Pemohon yaitu pengujiian yang berkenaan dengan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon Nomor 24/KPTS/KPU-Kab-Crb/viii/2013 BERTANGGAL 14 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umujm Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 secara absolut merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, 4.) Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalil-dalil Pemohon karena posita Pemohon adalah tentang pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu/ pemilukada; Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: [3.4.1] Tentang eksepsi Pihak Terkait pada angka 1 bahwa objek permohonan Pemohon salah atau kabur, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: ‐ Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” Begitu pula Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) menyatakan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran 118 kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”; ‐ Bahwa hal tersebut telah dipertegas pula dalam berbagai Putusan Mahkamah, antara lain Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D- VIII/2010 tanggal 15 Juli 2010, Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Juli 2010, Putusan Nomor 22/PHPU.D-XI/2013 tanggal 27 Maret 2013, Putusan Nomor 49/PHPU.D-XI/2013 tanggal 16 Mei 2013, terakhir dalam Putusan Nomor 67/PHPU.D-XI/2013, tanggal 2 Juli 2013 yang menyatakan bahwa objek sengketa Pemilukada adalah keputusan atau berita acara rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara; ‐ Bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh Mahkamah dalam permohonan Pemohon a quo salah satunya adalah Model DB- KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon beserta Model DB 1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksana