Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Mengganggu Ketertiban Umum juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang

Perkara 6/PUU-VIII/2010 PUU Mengabulkan Sebagian (Ditolak dan Tidak Dapat Diterima)

Tanggal Putusan: 13 Oktober 2010

Tanggal Registrasi: 2010-02-01

Pemohon

Pemohon : Darmawan, MM Kuasa Pemohon : Fatahillah, S.H., dkk

Undang-Undang yang Diuji

UU No. 5 Tahun 1969

Majelis Hakim

Muhammad Alim Maria Farida Indrati Hamdan Zoelva Alfius Ngatrin

Amar Putusan

Dikabulkan Sebagian

Pertimbangan Hukum

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum yang diajukan oleh para Pemohon adalah mengenai pengujian Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU 16/2004) dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili 230 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; [3.4] Menimbang bahwa karena permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, in casu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum yang telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasan UU MK), yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; 231 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: [3.7.1] Para Pemohon mendalilkan:  Bahwa Pemohon adalah perorangan dan sebagai seorang Penulis Buku yang diantaranya berjudul “Enam Jalan Menuju Tuhan”, termasuk dari lima buku yang terkena dampak atas kewenangan Kejaksaan mendasarkan pada Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004, bahwa Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan; 232  Bahwa Pemohon merasa dirugikan hal itu terjadi karena buku yang ditulis Pemohon dilarang oleh Kejaksaan berdasarkan bagian dari penerapan UU 16/2004 dan Undang-Undang Sensor Buku;  Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Sehubungan dengan tidak adanya secara redaksional terminologi “Hak Konstitusional” dalam UUD 1945, maka Pemohon mengasumsikan bahwa sepanjang dalam suatu pasal baik berupa kalimat atau frasa yang kandungan maknanya secara utuh memberikan suatu hak kepada setiap warga negara, maka hak yang diberikan tersebut adalah hak konstitusional;  Bahwa pengaturan dengan undang-undang, sepatutnya tidak menghilangkan atau menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan Norma Kemerdekaan Mengeluarkan Pikiran Dengan Lisan dan Tulisan (Norma Kemerdekaan Berpendapat) kepada kehendak pejabat yang berwenang, yang mana pengaturan seperti ini jelas bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 sebagai Hukum Dasar;  Bahwa Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004, dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Sensor, pasal-pasal tersebut sepenuhnya mengabaikan keberadaan norma kemerdekaan berpendapat, khususnya dalam konteks perbukuan. Meskipun kewenangan yang dimiliki sifatnya preventif, kewenangan tersebut berdampak pada pengabaian norma yang terdapat pada hukum dasar yaitu Pasal 28 UUD 1945.  Selain UU Sensor Buku yang mulai berlaku ketika Indonesia masih dalam semangat revolusi, di mana kekuasaan absolut ditegakkan dengan mengatasnamakan ketertiban umum. Sehingga pemikiran yang dituangkan dalam bentuk barang cetakan yang dianggap tidak sesuai dengan semangat revolusi, sehingga dipandang dapat membahayakan jalannya revolusi.  Bahwa tidak adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap baik untuk melarang dan atau menyita suatu buku bahkan menghukum yang melanggar larangan jelas merupakan indikasi bentuk kewenangan otoriter yang mengekang kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis.  Bahwa keberadaan Pasal 30 ayat (3) huruf c UU 16/2004 dan Pasal 1 serta Pasal 6 UU Sensor Buku bukan mengatur lebih lanjut kemerdekaan Berpendapat dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia dan agar tetap terjaga 233 Prinsip Negara Hukum yang Demokratis, akan tetapi merupakan kewenangan suka-suka untuk menyensor buku; [3.7.2] Bahwa Pasal 30 ayat (3) huruf c, Pasal 1, dan Pasal 6 Undang-Undang Sensor Buku, dan Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Kejaksaan menyatakan, Ayat (3) “Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan” huruf (c) “Pengawasan peredaran barang cetakan” Pasal 1 Undang-Undang Sensor Buku menyatakan, (1) ”Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban u

Pendapat Berbeda (Dissenting/Concurring Opinion)

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan ini, seorang Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut: Isu konstitusional utama yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah apakah wewenang Jaksa Agung untuk melarang peredaran barang cetakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Untuk menjawab persoalan konstitusional tersebut, menurut pendapat saya, ada dua persoalan pokok yang harus dijawab terlebih dahulu, yaitu: 1. Konstitusionalkah pelarangan peredaran barang cetakan yang dianggap menggangu ketertiban umum? dan 2. Konstitusionalkah kewenangan Jaksa Agung melakukan pelarangan peredaran barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum ? Pelarangan peredaran buku yang mengganggu ketertiban umum Untuk menjawab persoalan ini, ada dua kepentingan yang harus dipertimbangkan, yaitu: Pertama; jaminan, pengakuan dan perlindungan hak asasi setiap orang yang dijamin oleh konstitusi, yaitu: a. hak untuk menyatakan dan mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan dan tulisan, b. hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan segala informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, serta c. jaminan atas hak milik pribadi. Kedua; kewajiban konstitusional negara untuk menegakkan keamanan dan ketertiban umum. 250 Dua kepentingan tersebut dalam penyelenggaraan negara sering saling bertentangan. Kepentingan manakah yang harus didahulukan jika keduanya berhadapan. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memberikan jalan keluar atas persoalan ini, yaitu dalam rangka menghormati hak dan kebebasan orang lain, hak asasi dapat dibatasi dengan undang-undang dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Menegakkan keamanan dan ketertiban umum (public order, atau public reason menurut istilah John Rawls, atau Al Maslahatul Aammah menurut istilah fiqh) adalah kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka menjamin terlaksananya hak asasi warga negara untuk menikmati kehidupan yang aman dan damai. Tanggung jawab ini merupakan salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam hukum tata negara prinsip menegakkan kemaslahatan umum, seperti menegakkan keamanan dan ketertiban umum, adalah prinsip yang harus didahulukan dibanding prinsip hukum yang lainnya, apabila keamanan dan ketertiban umum terganggu. Penggunaan public order sebagai pembatasan terhadap kebebasan individual juga dimungkinkan menurut International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang pada prinsipnya menentukan bahwa kebebasan individual dapat dikesampingkan “for the protection of national security or of public order, or public morals or health (Article 19 ICCPR). Lebih jauh lagi United Nations Siracusa Principles mendefinisikan “public order” sebagai “sum of rules which ensure the functioning of society or set of fundamental principles on which society is founded”. Perampasan kemerdekaan seseorang adalah melanggar hak asasi manusia. Akan tetapi untuk kepentingan umum penahanan terhadap seseorang dibenarkan asal diperintahkan oleh undang-undang. Demikian juga pembatasan-pembatasan kebebasan individual dalam keadaan darurat dimungkin berdasarkan ketentuan undang-undang (Lihat UU Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya). Demikianlah halnya dengan hak dan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan segala informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, serta jaminan atas hak milik pribadi dapat dibatasi untuk kepentingan keamanan dan 251 ketertiban umum. Akan tetapi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh pemerintah, pembatasan demikian harus dengan undang-undang. Apalagi dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat plural, ancaman atas keamanan dan ketertiban umum yang ditimbulkan oleh suku, ras dan agama masih menjadi persoalan yang belum bisa diatasi dengan baik. Akibat sebuah tulisan dari barang cetakan yang menyinggung perasaan suku, agama dan ras atau kelompok tertentu dapat menimbulkan perkelahian, perang antar suku dan agama yang pasti mengancan keamanan dana ketertiban umum. Pemerintah yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalankan public order tidak dapat diamputasi kewenangannya dalam menjalankan fungsinya menjamin keamanan dan ketertiban umum, karena alasan-alasan melanggar kebebasan individual. Kepentingan umum adalah kepentingan yang harus didahulukan dalam penyelenggaraan negara, dengan ketentuan kewenangan tersebut harus dilakukan atas dasar ketentuan undang-undang (legal order). Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pelarangan peredaran barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum berdasarkan perintah undang-undang dalam rangka fungsi pemerintah menjalankan public order sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 adalah norma yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud melanggar ketertiban umum atau apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan suatu peristiwa telah melanggar ketertiban umum. Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tidak memberikan batasan atau penjelasan, apakah yang dimaksud melanggar ketertiban umum itu. Di sinilah munculnya persoalan konstitusional, karena alasan keamanan dan ketertiban umum dapat menjadi alasan sepihak penguasa yang dapat menjadi eksesif sehingga sangat potensial menimbulkan ketidak adilan dan ketidakpastian hukum. Tidak adanya rumusan yang jelas dan pasti tentang “mengganggu ketertiban umum” dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang a quo, menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat bertentangan UUD 1945 [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Di sinilah perlunya persyaratan konstitusional yang harus dirumuskan oleh Mahkamah untuk menghindari norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan untuk mengisi kekosongan hukum yang bersifat sementara sampai dibentuknya undang-undang 252 yang baru hasil keputusan DPR dan Presiden. Menurut pendapat saya, persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sebagai “mengganggu ketertiban umum; paling tidak memenuhi tiga unsur atau syarat, yaitu: a. Perbuatan mengedarkan barang cetakan tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang; b. Akibat peredaran barang cetakan tersebut menimbulkan terganggunya ketertiban umum. c. Terganggunya ketertiban umum tersebut harus nyata atau potensial pasti terjadi. Kewenangan Jaksa Agung melakukan pelarangan barang cetakan Kewenangan menegakkan ketertiban umum adalah kewenangan pemerintah, yang dalam pelaksanaannya menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan atau Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus terukur dan dapat diuji di pengadilan (prinsip due process of law). Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 memberikan kewenangan kepada Menteri/ Jaksa untuk melakukan tindakan pelarangan beredarnya barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum. Dari sisi konstitusi, norma tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sah saja, undang-undang memberikan kewenangan kepada salah satu institusi pemerintah yang menegakkan ketertiban umum untuk melakukan tindakan pelarangan barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum. Adapan penggunaan istilah “Menteri” dalam frasa Pasal 1 ayat (1), tersebut hanya persoalan penyebutan nomenklatur pemerintahan yang sudah berbeda antara saat undang-undang tersebut diterbitkan dengan saat sekarang ini. Kewenangan melarang peredaran barang cetakan tidak dapat dengan sederhana diserahkan kepada pengadilan, karena pelarangan barang cetakan terkait dengan tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi public order, sedangkan pengadilam adalah institusi negara yang menjalankan fungsi menegakkan hukum dan keadilan. Menjadi lingkup kewenangan pengadilan apabila pemerintah dalam menjalankan fungsi public order melanggar ketentuan hukum atau tidak mendasarkan atas ketentuan hukum yang benar (legal order) dan serta melanggar prinsip keadilan. Oleh karena itu, justeru akan menjadi persoalan apabila kewenangan public order in casu pelarangan peredaran barang cetakan yang 253 mengganggu ketertiban umum dicabut dari kewenangan pemerintah in casu Jaksa Agung, sehingga pemerintah kehilangan dasar hukum untuk mengambil keputusan cepat dan segera untuk mengatasi ancaman keamanan dan gangguan ketertiban umum. Kewenangan institusi pengadilan dalam kaitan dengan peredaran barang cetakan yang melanggar hukum seperti barang cetakan yang mengandung pornografi (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi), barang cetakan yang mengandung penyalahgunaan dan atau penodaan agama (Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama), atau barang cetakan yang mengandung kejahatan terhadap ketertiban umum (Buku Kedua Bab V KUHPidana, Pasal 154 sampai dengan Pasal 163bis) atau barang cetakan yang mengandung kejahatan terhadap kemanan negara (Buku Kedua Bab I KUHPidana), hanyalah terbatas pada proses peradilan pidana terhadap pelaku kejahatan dan tindakan penyitaan dan/atau pemusnahan terhadap barang bukti hasil tindak pidana dan membutuhkan proses dan waktu yang relatif lama. Tindakan pengadilan tersebut tidak memadai dan tidak cukup untuk melakukan pelarangan terhadap beredarnya barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum, dan memerlukan tindakan segera. Persoalan konstitusional dalam undang-undang a quo, bukanlah pada pemberian wewenang kepada Jaksa Agung melakukan pelarangan beredarnya barang cetakan, tetapi justru terletak pada tidak adanya jaminan kepastian hukum, tindakan Jaksa Agung tersebut apakah dilakukan berdasarkan prinsip due process of law, sehingga potensial melanggar prinsip negara hukum dan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil bagi warga negara. Tidak adanya jaminan ini, mengakibatkan ketentuan tersebut menjadi bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian diperlukan persyaratan tertentu agar tindakan Jaksa Agung memenuhi prinsip due process of law, yaitu keputusan melarang peredaran barang cetakan harus terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan, sehingga siapapun yang merasa dirugikan dapat melakukan perlawanan (verzet) melalui pengadilan. Dengan tambahan syarat ini terpenuhilah prinsip due process of law dan kepastian hukum yang adil atas tindakan Jaksa Agung. 254 Berdasarkan pertimbangan tersebut, saya berpendapat kewenangan Jaksa Agung yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 4/PPS/1963 adalah konstitusional sepanjang dimaknai bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan setelah adanya ijin dari pengadilan. Kesimpulan Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, saya berkesimpulan bahwa prinsip kemaslahatan umum, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum harus menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan perkara ini. Walaupun saya memliki pendapat yang sama bahwa Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 adalah bertentangan dengan UUD 1945, akan tetapi Undang-Undang a quo perlu dipertahankan paling tidak untuk sementara sampai adanya undang-undang pengganti yang lebih baik yang dibuat DPR dan Presiden - untuk menghindari adanya kekosongan hukum, jika terjadi peredaran barang cetakan yang nyata-nyata atau potensial pasti menimbulkan kekacauan yang mengancam keamanan dan ketertiban umum. Negara dalam hal ini pemerintah yang berkewajiban menegakkan ketertiban umum, harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan tindakan pelarangan terhadap barang cetakan yang nyata-nyata atau potensial pasti mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Kewenangan ini tidak dapat diserahkan kepada pengadilan, karena pengadilan adalah institusi yang menegakkan hukum dan keadilan, bukan institusi yang menegakkan ketertiban umum. Peran pengadilan hanya sebatas mengontrol pelaksanaan penegakkan ketertiban umum, apakah telah memenuhi prosedur hukum (due process of law) dan memnuhi prinsip keadilan. Karena itulah, untuk menghindari tindakan eksesif dari pemerintah (Jaksa Agung) dalam pelarangan barang cetakan harus ada pembatasan yang jelas yaitu harus terlebih dahulu mendapat penetapan izin pengadilan negeri dan berdasarkan pada alasan yang jelas dan pasti. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas saya berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4/PNPS/1963 adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitusional), yaitu bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai : 1. Wewenang jaksa agung untuk melarang peredaran barang cetakan hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan. 255 2. Alasan melanggar ketertiban umum paling tidak harus memenuhi tiga unsur, yaitu a. Perbuatan mengedarkan barang cetakan tersebut adalah perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang; b. Akibat peredaran barang cetakan tersebut menimbulkan terganggunya ketertiban umum. c. Terganggunya ketertiban umum tersebut harus nyata atau potensial pasti terjadi. Sepanjang kedua persyaratan konstitusional tersebut dipenuhi, tidak ada norma dalam seluruh pasal UU Nomor 4/PNPS/1963 yang bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap permohonan para Pemohon mengenai Pasal 30 ayat (3) huruf c, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, saya memiliki pertimbangan dan pendapat yang sama bahwa Pasal 30 ayat (3) huruf c tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga permohonan para pemohon ditolak. PANITERA PENGGANTI, ttd. Alfius Ngatrin Putusan RPH: Pnps Pelarangan Buku dikabulkan seluruhnya

Kata Kunci

Books–Indonesia; Prohibited books–Indonesia; Censorship–Indonesia; Book industries and trade–Indonesia; Undang-Undang tentang Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang Isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum; Undang-Undang tentang Sensor Buku Tahun 2004; Pelarangan Buku; Buku-Sensor; Buku-Industri.

Unduh PDF Putusan