Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian formil dan pengujian materiil Pasal 43 ayat (2) beserta Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5169, selanjutnya disebut UU 12/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 12 a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 13 yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. Ada atau tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Pemohon dalam permohonan a quo mengkualifikasi dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai pedagang penyalur perlengkapan Pramuka di wilayah Jakarta dan sebagai Pembina Pramuka Tegak Dega serta aktivis pengamat kegiatan kepramukaan yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 43 ayat (2) beserta Penjelasannya dari UU 12/2010; [3.6] Menimbang bahwa di samping Pemohon harus memenuhi kualifikasi sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga wajib menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 14 c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan pengujian Pasal 43 ayat (2) beserta Penjelasannya dari UU 12/2010 yang menyatakan: • Pasal 43 ayat (2), ”Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”; • Penjelasan Pasal 43 ayat (2), “Cukup jelas”; Permohonan pengujian terhadap pasal a quo dilandasi oleh keinginan Pemohon untuk memajukan gerakan pramuka yang dapat dipercaya oleh masyarakat dengan mengamalkan Satya dan Darma Pramuka, demi kemajuan dan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pemohon ketentuan Pasal 43 ayat (2) beserta Penjelasannya dari UU 12/2010 tidak secara jelas mengatur mengenai sanksi bagi pelanggar terhadap anggaran keuangan Gerakan Pramuka, sehingga ketidakjelasan sanksi tersebut telah menyebabkan anggaran keuangan Gerakan Pramuka disalahgunakan atau dikorupsi oleh oknum-oknum Kwartir Gerakan Pramuka yang bersembunyi di balik seragam Pramuka. Selain itu, pengujian pasal dalam Undang-Undang a quo dilandasi oleh niat Pemohon untuk memperbaiki masa depan Kwartir Gerakan Pramuka agar menjadi lebih baik dengan mengamalkan Satya dan Darma Pramuka sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945. 15 Terhadap alasan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, disyaratkan adanya kerugian konstitusional Pemohon atau potensial merugikan Pemohon sebagai akibat belakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Untuk menilai ada atau tidaknya kerugian Pemohon akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dapat diukur hanya apabila Undang-Undang yang dimohonkan diuji tersebut dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Selain itu, Mahkamah dalam beberapa putusannya sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6], telah mensyaratkan bahwa adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya Undang-Undang tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Syarat kerugian konstitusional tersebut harus dialami sendiri oleh Pemohon terhadap berlakunya suatu Undang-Undang a quo; [3.8] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya Pasal 43 ayat (2) beserta Penjelasannya dari UU 12/2010, bahkan apabila pasal dalam Undang-Undang a quo dibatalkan oleh Mahkamah justru akan menghilangkan sumber-sumber keuangan Gerakan Pramuka. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang a quo, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang dimaksud; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengujian UU 12/2010 terhadap UUD 1945, maka pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan; 16 4.