Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU 7/2017, terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 97 perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana 98 diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon menguji konstitusionalitas norma dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 523 ayat (1) “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)” Pasal 523 ayat (2) “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)” 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945. 3. Bahwa berkenaan dengan ada atau tidaknya anggapan kerugian/potensi kerugian hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, para Pemohon menguraikan sebagai berikut: a) Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII masing-masing merupakan perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum karena berlakunya ketentuan norma dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017. Kerugian dimaksud dikarenakan Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo tidak dapat menjangkau politik uang (money politics) dalam Pemilihan Umum yang terjadi sekarang ini. b) Bahwa Pemohon I, yaitu Ahmad Sadzali, adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3], yang berprofesi sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dengan 99 mengampu mata kuliah As-Siyasah (Hukum Tata Negara Islam), Ilmu Negara, Hukum dan Masyarakat, Hukum dan HAM, dan pendidikan kewarganegaraan [vide Bukti P-32; Bukti P-33]. Pemohon I adalah juga seorang Peneliti yang menggeluti bidang ilmu Pemilu dan aktif melakukan kajian-kajian termasuk kajian mengenai pengaturan politik uang [vide Bukti P-34]. Dalam menjalankan profesinya sebagai akademisi, pendidik dan tokoh yang menaruh perhatian besar terhadap pentingnya menjaga Pemilihan Umum yang demokratis di Indonesia, Pemohon I mengalami kesulitan dan merasa pesimis ketika menjelaskan materi tentang demokrasi dan pemilihan umum sebab terjadi gap yang sangat jauh antara teori dan realita di lapangan. Pemohon I juga merasa kesulitan ketika memberikan contoh praktik dan keadaan yang sesungguhnya ketika menjelaskan materi tentang demokrasi dan Pemilu karena ternodai oleh praktik politik uang. Demikian pula ketika Pemohon I memberikan materi perkulian untuk mata kulian Hukum dan Masyarakat, Pemohon I mengalami kesulitan ketika menjelaskan dan memberikan contoh penegakan hukum politik uang yang disebabkan kerancuan yang terdapat dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 yang tidak memberikan kepastian hukum. Dalam memberikan materi kuliah untuk mata kuliah Hukum HAM dan Pendidikan Kewarganegaraan, Pemohon I juga mengalami kesulitan menjelaskan materi tentang hak politik dan hak politik warga negara Indoensia, sebab menurut Pemohon I, praktik politik uang yang masih telah meruntuhkan esensi hak politik tersebut. Selain itu, Pemohon I juga merupakan pembayar pajak yang mengalami kerugian konstitusional sebagai Pemilih yang membayar pajak yang merasa bahwa kontribusi Pemohon I sebagai pembayar pajak tidak sebanding dengan penngaruh p