Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. 504 [3.2] Menimbang bahwa meskipun dalam permohonan para Pemohon a quo tertulis “Pengujian Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (5) dan Pasal 8 angka 21 Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”, namun Mahkamah dapat memahami bahwa yang sebenarnya untuk dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya adalah Pasal 8 angka 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845, selanjutnya disebut sebagai UU 4/2023) yang memuat perubahan atas norma frasa “pegawai tertentu” dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dan frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253, selanjutnya disebut sebagai UU 21/2011) sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 505 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan frasa “pegawai tertentu” dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dan frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011, yang rumusannya adalah sebagai berikut: 506 “Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) diubah sebagai berikut: 1. …. 21. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 49 (1) Penyidik Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas: a. …; c. pegawai tertentu, yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.” (2) … (5) Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan.” 2. Bahwa Pemohon I adalah Badan Hukum Privat Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, didirikan berdasarkan Keputusan Munas Nomor Kep. 5/MUNAS/SPNIBS/BP/VIII/2015 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa dan Asuransi AJB Bumiputera 1912 Nomor 01 tanggal 1 Februari 2016, yang telah terdaftar pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Pemerintahan Kota Jakarta Selatan dengan Nomor Bukti Pencatatan 439/V/P/X/2005 tanggal 26 Oktober 2005 sebagaimana tertuang dalam Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 40791-1.83 perihal Bukti Perubahan Nama SP/SB tertanggal 16 Desember 2015. Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 Nomor Kep. 09/Munas/SP NIBA/AJBBP/IX/2021 tertanggal 10 September 2021 tentang Pengurus Harian Terpilih SP NIBA AJB Bumiputera 1912 masa bakti 2021-2024, sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Munas XV Tahun 2021 SP Niaga Bank Jasa Asuransi AJB Bumiputera 1912 Nomor 6 tanggal 7 Oktober 2021 dan merujuk pada ketentuan Pasal 14 ayat (3) ART, Rizky Yudha Pratama selaku Ketua Umum berwenang mewakili ke dalam dan ke luar; 3. Bahwa menurut Pemohon I, pemberlakuan ketentuan Pasal 8 angka 21 UU 4/2023 yang memuat perubahan atas frasa “hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan” dalam Pasal 49 ayat (5) UU 21/2011 telah 507 menghilangkan hak konstitusional Pemohon I dalam rangka memenuhi tujuan organisasi yaitu memberikan perlindungan dan pembelaan atas hak-hak kepentingan pekerja, serta meningkat kesejahteraan yang layak bagi pekerja dan keluarganya karena tidak dapat menempuh upaya hukum melalui sarana penegakan hukum di Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian) dalam hal penegakan hukum di sektor jasa keuangan yang terjadi pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 kecuali hanya melalui penanganan penyidikan tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan yang hanya dapat di