Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 104 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779, selanjutnya disebut UU 8/2022) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: 105 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 4 UU 8/2022, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 4 UU 8/2022 Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarbaru. 106 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon berkedudukan di wilayah Kalimantan Selatan sehingga sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Provinsi Kalimantan Selatan maka para Pemohon memiliki kepentingan atas Provinsi Kalimantan Selatan; 4. Bahwa Pemohon I adalah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin, badan hukum privat yang memiliki legalitas berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri juncto Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri [vide bukti P-21] juncto Surat Keputusan Nomor 16/SK/DP/KDKS/V/2021 tentang Pengesahan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Kota Banjarmasin Masa Bakti 2021-2026 ditetapkan tanggal 23 Juni 2021 [vide bukti P-20]. 5. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Anggaran Dasar KADIN dan Pasal 17 ayat (3) huruf a Angaran Rumah Tangga KADIN, KADIN Tingkat Kota Banjarmasin diwakili oleh Pengurusnya yakni Muhammad Akbar Utomo Setiawan sebagai Ketua KADIN Kota Banjarmasin. Hal itu juga berdasarkan hasil rapat pada Berita Acara Nomor 01/BA/KADIN-BJM/VI/2022 tertanggal 04 Juni 2022 tentang Rapat Pimpinan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin Masa Bhakti 2021-2026 [vide bukti P-22]; 6. Bahwa Pemohon I merupakan wadah bagi para pengusaha menganggap dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 4 UU 8/2022 karena pemindahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berdampak bagi lapangan usaha seperti penyediaan akomodasi dan makan minum, kuliner-kuliner, kunjungan wisata, event-event, real estate, administrasi pemerintahan, pertanahan, dan jaminan sosial wajib. Pada sektor kontruksi, arah berbagai pembangunan fisik baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang nantinya akan diikuti swasta akan bergeser ke Kota Banjarbaru dan hal tersebut secara substantif akan mengurangi kemajuan pembangunan infrastruktur pendukung di Kota Banjarmasin; 7. Bahwa Pemohon I sebagai representasi pengusaha-pengusaha di Banjarmasin setidaknya harus didengar pandangannya berkaitan dengan pemindahan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan karena kebelakuan Pasal 4 UU 8/2022 akan 107 berdampak pada perekonomian di Kota Banjarmasin khususnya bagi pengusaha-pengusaha di Banjarmasin mengenai kegiatan-kegiatan usahanya; 8. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan warga Kalimantan Selatan; 9. Bahwa Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang merupakan Tokoh Seniman di wilayah Kalimantan Selatan; 10. Bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V merasa hak konstitusionalnya dirugikan akan potensi kerugian perpindahan ibukota Kalimantan Selatan yang akan mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan untuk merubah semua aturan Peraturan-Peraturan Daerah, perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) perubahan biaya untuk Pembangunan sarana dan prasarana yang untuk menunjang Ibukota Provinsi yang baru yaitu Kota Banjarbaru, yang seharusnya anggaran tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan serta hal-hal prioritas lainnya; 11. Bahwa jika Pasal 4 UU 8/2022 dibatalkan, maka kerugian Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V maupun masyarakat Kalimantan Selatan akan hilang karena pada hari-hari depan tidak ada gejolak masyarakat akibat dari