Pengujian Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang, serta Undang-Undang lainnya khususnya yang mengatur mengenai sumpah/janji jabatan

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian formil dan/atau materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, selanjutnya disebut UU 23 4/2004) dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1915, selanjutnya disebut Perpres 11/1959), serta Undang-Undang lainnya khususnya yang mengatur mengenai sumpah/janji jabatan terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), selanjutnya disebut UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.3] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 4/2004 dan Perpres 11/1959), serta Undang-Undang lainnya khususnya yang mengatur mengenai sumpah/janji jabatan terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [3.4] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mendalilkan ketentuan mengenai sumpah/janji sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) UU 4/2004 yang menyatakan: (1) “Sebelum memangku jabatannya, hakim, panitera, panitera pengganti, dan juru sita untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya”; (2) Sumpah atau janji hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: 24 Sumpah: ”Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.” Janji: “Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.” (3) “Lafal sumpah atau janji panitera, panitera pengganti, atau juru sita adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. dan sumpah/janji yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah jabatan pegawai negeri sipil dan anggota angkatan Perang serta sumpah/janji yang diatur dalam undang-undang lainnya yang tidak disertai dengan mengucapkan sanksi dari Tuhan Yang Maha Esa telah tidak sesuai atau menyalahi sumpah/janji yang diatur dalam ajaran agama, sehingga bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945. Menurut Pemohon sumpah/janji yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, misalnya sumpah jabatan Pegawai Negeri Sipil, sumpah pejabat lainnya seharusnya disertai dengan mengucapkan sanksinya (kena pastu, kutuk/laknat) dari Tuhan) apabila melanggar sumpahnya. Pelaksanaan sumpah Pegawai Negeri Sipil dan sumpah jabatan masih menimbulkan kesan asal-asalan. Apalagi sumpah saksi bagi umat Hindu di Bali hanya mengucapkan “attah, Prama Wisesa”, sehingga saksi yang sudah terpengaruh orang lain tidak takut melanggar sumpahnya. Di samping itu, sumpahnya menurut Perpres Nomor 11 Tahun 1959 dan sumpah yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 4/2004 serta sumpah yang 25 diatur dalam Undang-Undang lainnya dalam pelaksanaan sumpahnya telah menyalahi ajaran agama, baik tempat maupun yang memimpin penyumpahan tersebut. Menurut Pemohon seharusnya pelaksanaan sumpah/pengukuhan sumpah tersebut dilaksanakan oleh orang suci agama yang bersangkutan, misalnya agama Islam oleh Ustad/Kyai, agama Kristen oleh Sulinggih (Pendeta) dan agama Hindu oleh rohaniawan, dan bukan disumpah oleh pimpinan dari pegawai yang bersangkutan; [3.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah pada tanggal 5 Oktober 2010 memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2010, pukul 09.00 WIB dalam acara Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 UU MK yang menyatakan sebagai berikut: (1) “Sebelum mulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan”; (2) “Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari”; Terhadap surat panggilan sidang tersebut, Pemohon menyampaikan pemberitahuan kepada Mahkamah melalui suratnya bertanggal 7 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki biaya untuk berangkat dan menginap di Jakarta. Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dilakukan persidangan jarak jauh (video conference) di Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar. Mahkamah dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, 26 cepat, dan biaya ringan”, mengabulkan permohonan untuk melakukan pemeriksaan dalam perkara a quo melalui persidangan jarak jauh (video conference) di Universitas Udayana Denpasar yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010, pukul 13.00 WIB; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah pada tanggal 13 Oktober 2010 memanggil kembali Pemohon untuk hadir dalam persidangan tanggal 19 Oktober 2010, pukul 13.00 WIB bertempat di Fakultas Hukum Universitas Udayana Jalan Pulau Bali Nomor 1 Denpasar, namun Pemohon tidak hadir dalam persidangan; [3.7] Menimbang bahwa persidangan tanggal 19 Oktober 2010 tersebut adalah persidangan untuk memenuhi permohonan Pemohon sebagaimana dalam paragraf [3.5]. Oleh karena itu ketidakhadiran Pemohon pada persidangan tanggal 19 Oktober 2010 sebagaimana tersebut dalam paragraf [3.6] yang tidak disertai alasan yang sah menurut hukum dan tanpa menunjuk wakilnya yang sah meskipun sudah dipanggil secara patut, maka Mahkamah menganggap Pemohon tidak bersungguh-sungguh. Mahkamah juga mempertimbangkan adanya surat Pemohon kepada Mahkamah bertanggal 5 November 2010 yang memohon agar Pemohon dipanggil kembali, namun Mahkamah berpendapat, panggilan-panggilan sidang sebelumnya sudah dianggap cukup sesuai dengan hukum. Oleh sebab itu maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur; [3.4] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon gugur, maka kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, dan Pokok Permohonan tidak perlu dipertimbangkan; 4.