Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) perihal permohonan pengujian formil UU 3/2020 sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa dalam pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XVIII/2020 menolak permohonan para Pemohon. Terhadap pengujian formil a quo, kami: Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan alasan-alasan sebagai berikut: [6.2] Menimbang bahwa berkaitan dengan pengujian formil a quo para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 162 [6.3] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mengemukakan pertimbangan hukum mengenai dalil-dalil di atas, terlebih dahulu kami akan menguraikan beberapa hal-hal berikut: Bahwa secara doktriner, pengujian formil (formeele toetsing) adalah pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses atau tata cara pembentukannya. Bilamana diletakkan dalam konteks negara hukum, pengujian formil akan “menjamin” dan “memastikan” perlindungan warga negara (protect citizens) dari penyalahgunaan kekuasaan negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Apabila dikaitkan dengan pembentukan undang-undang, pengujian formil merupakan instrumen untuk menilai atau menguji kekuasaan negara dalam membentuk undang-undang, terutama menilai konstitusionalitas aspek proses pembentukan (formil) suatu undang-undang. Bahkan, secara doktriner pun dipahami penilaian ihwal konstitusionalitas pembentukan undang-undang untuk menilai ketepatan bentuk (appropriate form), ketepatan institusi pembuatnya (appropriate institution), dan ketepatan prosedur (appropriate procedure). Bahwa selain secara doktriner, secara yuridis, misalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, menentukan standarisasi untuk menilai pengujian formil (Sub-paragraf [3.15.1] hlm. 361-362), yaitu: 1. pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang- undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang; 2. pengujian atas bentuk, format, atau struktur undang-undang; 3. pengujian berkenaan dengan wewenang lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang; dan 4. pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil. Bahwa dengan merujuk doktriner dan putusan pengadilan, in casu Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penilaian terhadap keabsahan formalitas pembentukan undang-undang adalah keabsahan dari semua tahapan atau terpenuhinya semua standar yang dikemukakan di atas. Dalam hal ini, jikalau satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua 163 standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil suatu undang-undang tidak perlu dibuktikan telah terjadi kecacatan dari semua tahapan atau kecacatan dari semua standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti- bukti yang tidak diragukan sudah cukup untuk menyatakan adanya cacat formal pembentukan undang-undang. [6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pendapat berbeda kami tidak perlu menguraikan semua kemungkinan tahapan atau standar kecacatan formil pembentukan UU Minerba dalam permohonan a quo. Namun kami cukup menentukan salah satu saja di antara tahapan atau standar pembentukan undang- undang, in casu pembentukan UU Minerba, terutama yang dapat kami jelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan. [6.5] Menimbang bahwa berkaitan dengan pengujian dalam sistem hukum Indonesia, wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang secara formil adalah demi menjaga kesesuaian prosedur pembentukan undang-undang dengan ketentuan dalam konstitusi, serta dengan peraturan lain yang dimaksudkan untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sebagaimana termaktub dalam Pasal 22A UUD 1945. Bahkan merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, pengujian formil dimaksudkan untuk menilai keterpenuhan syarat formil dalam proses pembentukan undang-undang atau biasa disebut juga dengan istilah due process of law-making. Di samping itu, pembedaan antara uji formil dan uji materiil membawa konsekuensi pada proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara. Dalam rangka memeriksa kesesuaian prosedur, pembuktian menitikberatkan fakta-fakta yang terjadi selama proses pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh pembentuk UU. Pentingnya pembuktian fakta-fakta tersebut, implisit, juga telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 menyatakan: “…untuk kepentingan pembuktian pengujian formil selanjutnya, pemohon dan pembentuk undang-undang tidak cukup hanya mengajukan bukti untuk membuktikan kehadiran anggota DPR secara fisik dengan hanya menyampaikan daftar hadir yang ditandatangani anggota DPR apalagi hanya 164 menyerahkan jumlah rekapitulasi kehadiran, namun harus menyerahkan bukti visual dan/atau bukti audio visual rekaman persidangan yang dapat menunjukkan jumlah kehadiran secara fisik anggota DPR.” [para. 3.15.6] [6.6] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut meskipun di dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pembahasan RUU Minerba telah mendapat pertimbangan dari DPD (vide bukti keterangan DPD bertanggal 21 Oktober 2020) namun oleh karena telah kami tegaskan di atas, penilaian terhadap keabsahan formalitas pembentukan undang-undang adalah keabsahan dari semua tahapan atau terpenuhinya semua standar yang dikemukakan di atas. Dalam hal ini, jikalau satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil suatu undang-undang tidak perlu dibuktikan telah terjadi kecacatan dari semua tahapan atau kecacatan dari semua standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan sudah cukup untuk menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang sebagaimana pendapat kami dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XVIII/2020, bahwa terhadap pembentukan UU Minerba telah cacat formil karena tidak terpenuhinya syarat carry over yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi yang tidak bisa dipisahkan dengan syarat sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara a quo. Oleh karena itu terhadap perkara a quo pun kami berpendapat pembentukan UU Minerba cacat hukum secara formil. [6.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, tidak ada keraguan bagi kami untuk menyatakan pembentukan UU 3/2020 adalah cacat secara formil. Dengan telah terbuktinya secara menyakinkan bahwa terhadap UU 3/2020 cacat formil, oleh karena itu seharusnya Mahkamah menyatakan UU 3/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 165 Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, dan pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul 12.22 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Daerah atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Aswanto ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. Manahan M.P. Sitompul ttd. Wahiduddin Adams 166 ttd. Suhartoyo ttd. Saldi Isra PANITERA PENGGANTI, ttd. Hani Adhani