Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 12 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 415 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Di dalam permohonan a quo, yang pada pokoknya mempermasalahkan metode konversi suara Sainte Lague yang diterapkan UU 7/2017, Mahkamah tidak menemukan adanya tawaran alternatif metode konversi suara yang menurut Pemohon lebih tepat. Ketiadaan tawaran alternatif metode demikian mengakibatkan rangkaian argumentasi dalam pokok permohonan Pemohon menjadi terputus karena seharusnya permintaan untuk mengganti atau mengubah suatu norma disertai dengan tawaran alternatif pengganti norma dimaksud. Pemohon tidak boleh begitu saja meminta suatu norma dihilangkan, yang tentunya akan berakibat kekosongan hukum, kecuali apabila Pemohon memang menghendaki suatu norma atau aturan hukum dihilangkan/dihapuskan untuk kemudian pengaturannya dikehendaki Pemohon agar diserahkan pada kehendak bebas atau kesepakatan masyarakat. b. Bahwa rumusan petitum Pemohon (petitum angka 2) menurut Mahkamah tidak dapat dipahami. Bagian yang tidak dapat dipahami adalah anak kalimat “sejalan pemilihan umum calon legislatif 2024” pada petitum angka 2 yang rumusan 13 selengkapnya adalah “Menyatakan Pasal 415 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejalan pemilihan umum calon legislatif 2024”. Rumusan petitum yang demikian, adalah tidak sejalan dengan perumusan petitum yang lazim dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, dalam hal ini berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 PMK 2/2021 yang menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan merujuk Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 PMK 2/2021 dimaksud, seharusnya rumusan petitum yang lazim pada pokoknya adalah menyatakan Pasal 415 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sekiranya, Pemohon menghendaki petitum yang demikian diberlakukan untuk hasil Pemilu 2024, hal demikian haruslah dicantumkan dalam petitum tersendiri. Begitu pula, anak kalimat “sejalan pemilihan umum calon legislatif 2024” dalam petitum Pemohon membuka pertanyaan dan tafsir yang seharusnya dijawab oleh Pemohon, namun tidak dijawab atau dijelaskan dalam posita permohonan a quo, yaitu apakah Pemohon menghendaki penghapusan norma Pasal 415 ayat (3) UU a quo hanya untuk sementara (in casu bagi hasil Pemilu 2024) atau dihapus untuk selamanya, serta bagaimana dampak hukum masing-masing pilihan dimaksud. c. Bahwa selain itu, menurut Mahkamah secara formal permohonan Pemohon juga dapat dikategorikan tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan. Hal demikian karena Pemohon telah mengajukan 9 (sembilan) alat bukti namun UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas justru tidak diajukan sebagai alat bukti walaupun dalam Sidang Pendahuluan pada hari Kamis, 11 Juli 2024, Pemohon sudah diingatkan oleh Majelis Hakim untuk menyertakan UU 7/2017 sebagai alat bukti [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 58/PUU- XXII/2024 bertanggal 11 Juli 2024]. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai substansi/materi permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 415 ayat (3) UU 7/2017 yang diajukan Pemohon tidak jelas. Dengan demikian, permohonan a quo merupakan permohonan yang kabur (obscuur libel) dan Mahkamah tidak perlu lagi 14 mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dan substansi pokok permohonan Pemohon. [3.4] Menimbang bahwa terhadap hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4.