Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian [[Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004]] tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap [[UUD 1945]] untuk dimuat dalam Berita Negara Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut: 1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon; 2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. Pemuda Mandiri Sejati; 3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-220.AH.01.07. Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan; 4. Bukti P-4 : Fotokopi [[Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004]] tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; ## Constitutional Analysis ### Pengujian Konstitusionalitas Pengujian [[UU No. 37 Tahun 2004]] tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diuji terhadap [[UUD 1945]]. ### Pasal yang Diuji - [[Pasal 2 ayat (1)]] - [[Pasal 28]] - [[Pasal 24 ayat (2)]] - [[Pasal 24]] - [[Pasal 10 ayat (1)]] ### Dasar Pengujian Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan yang diuji bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dalam [[UUD 1945]]. ### Putusan Status: **Tidak Dapat Diterima** ## Referensi ### Peraturan Terkait - [[UUD 1945]] tentang Perubahan Atas UU [[MK]] ### Putusan Terkait - Putusan-putusan terkait dengan isu yang sama --- *Generated from [[MK]]RI Decision Database* *Last Updated: Juli 2013* <!-- Enhanced by 20-Agent System for Year 2013 on 2025-07-18 17:50:54 -->