Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu: • Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; • Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 83 Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) selanjutnya disebut UU MK, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 20/2003 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (legal standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 84 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan: a. kedudukan hukumnya memenuhi salah satu dari empat kategori Pemohon sebagaimana tersebut di atas; b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan berikutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo adalah H. Machmud Masykur (Pemohon I) mewakili Yayasan Salafiyah Pekalongan yang didirikan didepan Notaris Januar Tirta Amidjaja, tanggal 11 April 1973 dengan Akta Nomor 7 dan Perubahan Yayasan dari Notaris Kaboel Soenario, Nomor 19, tanggal 19 Juli 1985 (Bukti P-2) yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 59/YS/1985, tanggal 22 Juli 1985 dan mempunyai izin dari Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah, Nomor 11/C-2/Kpts/70, tanggal 28 Mei 1970 dan sudah melakukan penyesuaian Anggaran Dasar yang diatur dalam UU 85 Yayasan oleh Notaris Muhammad Sauki, S.H, Nomor 19, tanggal 9 Januari 2010 dan perubahan/penyesuaian tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, (dalam proses, berdasarkan Surat Keterangan Notaris Muhammad Sauki, S.H, Nomor 121/MS/N/III/2010, tanggal 31 Maret 2010) dan Suster Maria Bernardine, SND, S.H (Pemohon II) mewakili Yayasan Santa Maria yang didirikan pada tanggal 22 Mei 1956 di Bandung dan mempunyai izin melakukan kegiatan bidang sosial, rumah sakit dan balai pengobatan, panti asuhan, pendidikan, dan sebagainya; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum para Pemohon tersebut di atas, para Pemohon prima facie memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, karena para Pemohon mempunyai kepentingan langsung dengan keberadaan pasal-pasal UU 20/2003 yang dimohonkan pengujian; [3.9] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon dalam pokok permohonannya mendalilkan Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003, yaitu: "Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah”. Kata "dapat" pada pasal a quo bermakna jamak "bisa memperoleh bantuan" atau "bisa tidak memperoleh bantuan". Oleh karenanya, pencantuman kata "dapat" dalam rumusan pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945, yang menyatakan: • Pasal 31 ayat (1),”Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”; • Pasal 31 ayat (2), “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membaiayainya”; • Pasal 28B ayat (2), “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”; 86 • Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; • Pasal 28I ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; • Pasal 28I ayat (4), “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”; • Pasal 28C ayat (1) UUD 1945,”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia”. [3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 11; [3.12] Menimbang bahwa di samping mengajukan alat bukti surat/tulisan, para Pemohon mengajukan 3 saksi yang bernama Masduki Baedhowi; M. Sjamsul Wanandi, dan H. Welas Waluyo, dan 6 ahli y