Pengujian Materiil Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Prodak Halal dan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604, selanjutnya disebut UU 33/2014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 173 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841, selanjutnya disebut UU 6/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa 174 kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014, Pasal 48 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014, dan Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 48 angka 19 Lampiran UU 6/2023 yang memuat perubahan atas norma Pasal 33 ayat (5) UU 33/2014: (1) …; (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal, berdasarkan ketentuan Fatwa Halal; (6) …; Pasal 48 angka 20 Lampiran UU 6/2023 yang memuat penambahan atas norma Pasal 33A ayat (1) UU 33/2014 (1) Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, penetapan kehalalan Produk 175 dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal; (2) …; Pasal 34 ayat (2) UU 33/2014 (1) ...; (2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki usaha di bidang kuliner dengan nama dagang “Felix Burger” dan produk usahanya yaitu burger dan hotdog [vide bukti P-5]; 4. Bahwa produk yang dijual Pemohon adalah produk populer panganan dari “masyarakat barat” dan bahkan nama dagang yang digunakan tidak terlalu familiar sebagai nama masyarakat Indonesia, sehingga menyebabkan banyak konsumen yang menanyakan kehalalan produk yang dijual. Padahal Pemohon beragama Islam sejak lahir dan memilih bahan-bahan yang digunakan dalam produk usahanya adalah halal, karena Pemohon selalu memperjuangkan prinsip syariah dalam menjalankan usaha; 5. Bahwa Pemohon hendak mendaftarkan produk usahanya agar mendapatkan sertifikat halal, namun ternyata terjadi pandemi COVID-19 sehingga Pemohon terpaksa menutup usaha tersebut. Setelah Pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Pemohon berniat untuk membuka kembali usahanya dan mencari informasi mengenai prosedur mendapatkan sertifikat halal serta memikirkan strategi pembukaan kembali gerai usaha Pemohon dengan merombak menu-menu termasuk nama-nama produk usahanya; 6. Bahwa Pemohon melakukan penelitian terhadap pengaturan sistem jaminan halal sebagaimana diatur dalam UU 33/2014 dan UU 6/2023 termasuk standar halal yang ditetapkan sebagai pelaksanaan dari jaminan produk halal, dan menemukan Halal Assurance System 23000 (“HAS 23000”) yang menyatakan 176 salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat halal adalah “Merk/nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam”. Hal ini juga diperkuat dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal. Setelah itu, Pemohon melihat nama-nama yang tidak dapat diberikan sertifikat halal adalah seperti hotdog, rootbeer, setan, kuntilanak, dan lain sebagainya [vide bukti P-6 dan Bukti P-7]; 7. Bahwa syarat suatu produk mendapatkan sertifikasi halal yaitu, dilarang menggunakan na