Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009). Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525, selanjutnya disebut UU 3/2020), terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 30 a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan- putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 31 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan a quo adalah Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Bahwa Pemohon I adalah perkumpulan yang berbentuk badan hukum perdata yang anggotanya perseorangan warga negara Republik Indonesia yang terdiri atas para advokat konstitusi (Asosiasi Advokat Konstitusi, yang selanjutnya disebut AAK). AAK memiliki hak konstitusional untuk mewujudkan visi dan misinya sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar AKK (vide Akta Notaris Elmadiantini, S.H., SpN Nomor 13 tanggal 11 Februari 2005 tentang Pendirian Asosiasi Advokat Konstitusi). Misi AAK adalah merealisasikan cita-cita Konstitusional Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merealisasikan penegakan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) secara integral dalam arti yang seluas-luasnya dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) melalui pendidikan dan pelatihan, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 3. Bahwa sejak didirikan sampai sekarang, AAK telah melakukan berbagai kegiatan di antaranya berupaya menegakkan konstitusi dalam arti luas, mendiseminasikan informasi hukum, serta melakukan pendidikan dan pelatihan hukum, sehingga AAK memiliki kepentingan konstitusional agar UUD 1945 diinterpretasikan dan dilaksanakan sesuai dengan original intent norma UUD 1945, dalam hal ini AAK mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya 32 norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 karena ketentuan a quo telah mengebiri wewenang daerah provinsi untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan asas desentralisasi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 yang menghendaki adanya wewenang daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan ketentuan a quo memperpanjang rantai pelayanan terhadap kepentingan rakyat yang justru akan mempersulit rakyat untuk memperoleh pelayanan secara efektif dan efisien. 4. Bahwa Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Advokat dan Dosen Ilmu Perundang-Undangan (Legislation Science) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Jayabaya dan Pengajar Dinamika Otonomi Daerah di Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Universitas Sriwijaya. Sebagai Advokat, Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan sebagai Dosen, Pemohon II memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum (rechtszekerheids) mengenai pemberian Izin Usaha Pertambangan yang menjadi materi pembelajaran kepada peserta didik sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 5. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat. 6. Bahwa sebagai Advokat, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) UU 3/2020 karena ketentuan a quo: (1) telah mengebiri wewenang daerah provinsi untuk mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan asas desentralisasi yang telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945; (2) telah memperpanjang rantai pelayanan terhadap kepentingan rakyat yang justru akan mempersulit rakyat untuk memperoleh pelayanan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraannya sebagaimana diatur Pasal 28C (1) UUD 1945; (3) telah sa