Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790, selanjutnya disebut UU 10/1998) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 32 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 33 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU 10/1998 yang menyatakan: Pasal 49 ayat (1) huruf a Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; Pasal 49 ayat (2) huruf b Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 2. Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan beranggapan hak-hak tersebut dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian; 3. Bahwa Pemohon merupakan mantan Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palembang berbentuk Perseroan Daerah sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang kemudian diberhentikan dengan tidak hormat 34 pada 1 November 2018 dikarenakan Pemohon ditetapkan sebagai terdakwa atas dakwaan melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU 10/1998 dalam pemberian kredit kepada Ilham Santoso Nasution, Rukiyah dan kepada PT. Adhikarya Gemilang Dinasti Shaelendra (AGDS); 4. Bahwa Pemohon dituntut dua kali dengan perkara yang sama yaitu Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN.Plg oleh Penyidik Kepolisian dan Perkara Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN.Plg oleh Pengawas Otoritas Jasa Keuangan, sehingga saat ini Pemohon sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN.Plg yang telah diputus pada 14 Juni 2021, sedangkan untuk Perkara Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN.Plg masih dalam tahap persidangan; 5. Bahwa sebagai Terpidana, Pemohon dibebankan pertanggungjawaban sendiri sebagai mantan Direktur Utama tanpa melibatkan pihak lain dengan alasan hanya melihat sisi perbuatan aktif yang dilakukan oleh Pemohon, di mana aparat penegak hukum dalam hal ini tidak memaknai uraian Pasal 49 ayat (1) huruf a mengenai “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” termasuk juga yang ikut menyetujui kredit tersebut yaitu sebagai anggota komite kredit; 6. Bahwa menurut Pemohon, penerapan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 10/1998 sepanjang frasa “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” dan frasa [sic!] “menyebabkan” serta penerapan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU 10/1998 sepanjang frasa “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” bersifat multitafsir, terlalu kaku dan terlalu luas tanpa batasan di mana semua pelaku perbankan bisa dikenakan penerapan pasal tersebut yang mengandung unsur formil tanpa didasari adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan namun hanya melihat unsur perbuatan saja; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimilikinya dan juga anggapan kerugian akibat dari berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Terlebih lagi, Pemohon sedang menjalani pidana akibat dituntut berdasarkan Pasal 49 ayat (1) 35 huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU 10/1998. Di samping Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara keduanya, juga adanya anggap