Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 25 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 26 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017, yang rumusan awalnya adalah sebagai berikut: Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017: “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus verifikasi oleh KPU.” 2. Bahwa norma Pasal a quo, telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 4 Mei 2021, yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru” 3. Bahwa Pemohon adalah Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, yang telah berbadan hukum publik berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-22 AH.11.01 Tahun 2020, tertanggal 29 September 2020 [vide bukti P-8], yang dalam hal ini, diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Prima, sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Nomor: SK-11/DPP-PRIMA/VI/Tahun 2022, tanggal 15 Maret 2022 [vide bukti P-9]. Pemohon merasa sangat dirugikan dengan diberlakukan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017, dengan alasan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan pada Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27 55/PUU-XVIII/2020, tanggal 4 Mei 2021, berpotensi menimbulkan perlakukan yang berbeda (unequal treatment) antara Pemohon dengan partai politik yang memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019, sehingga Pemohon merasa, dengan diberlakukannya ketentuan pasal a quo bertentangan dengan rasa keadilan dan asas persamaan di muka hukum (equality before the law) sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; b. Bahwa selain itu, dalam kualifikasi Pemohon sebagai badan hukum publik yang berbentuk partai politik, Pemohon tidak pernah terlibat dalam pembahasan, penyusunan, dan pengambilan keputusan UU 7/2017. Hal ini, bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU- VI/2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2014, yang pada pokoknya partai politik yang telah mengambil bagian dalam pembahasan, penyusunan, dan pengambilan keputusan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian. 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon yang merupakan partai baru serta tidak pernah terlibat dalam pembuatan/penyusunan norma yang diuji telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusionalnya yang menurut Pemohon berpotensi dirugikan, yaitu hak untuk mendapatkan rasa keadilan, dan persamaan di muka hukum, di mana anggapan kerugian demikian dialami oleh Pemohon dikarenakan diberlakukan ketentuan Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017. Dengan uraian demikian, telah tampak pula hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon sebagai partai politik baru ikhwal hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan keberlakuan Pasal a quo yang dimohonkan pengujian, oleh karena itu terlepas terbukti atau tidaknya inkonstitusinalitas norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat seandainya permohonan Pemohon dikabulkan maka potensi kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat Pemohon memili