Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063, selanjutnya disebut UU 36/2009), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 55 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 khususnya kata “dapat” terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah 56 Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan selaku perorangan warga negara Indonesia menganggap kata ”dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 merugikan hak konstitusional para Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: Pasal 28D: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; Pasal 28G: (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28I: (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 57 Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut: 1. Bahwa kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 mengandung atau memberikan tafsir “pembebasan (boleh tidak melakukan) atau pengizinan (boleh melakukan)”. Kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 mengartikan bahwa pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya, dibenarkan untuk menyediakan atau tidak menyediakan tempat khusus merokok; 2. Bahwa kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 mengandung makna yaitu perintah yang “tidak wajib atau tidak harus” menyediakan tempat khusus merokok pada tempat umum, tempat kerja dan tempat lainnya. Hal ini secara jelas dan nyata, berpotensi meniadakan pengakuan dan jaminan hak-hak konstitusional para Pemohon untuk merokok sebagaimana diatur berdasarkan UUD 1945; 3. Bahwa pemberlakuan dan penerapan Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 dengan adanya kata “dapat”, yang bersifat fakultatif berpotensi menimbulkan terjadinya penyimpangan terhadap UUD 1945 karena tidak adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi para Pemohon atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; 4. Bahwa Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 sepanjang kata “dapat” menimbulkan terjadinya pelaksanaan yang tidak murni dan tidak konsekuen terhadap UUD 1945 dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional para Pemohon. Dengan demikian, untuk memberikan pengakuan, jaminan dan kepastian hukum serta bebas dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat, bagi para Pemohon, maka kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009, diganti dengan kata “harus” yang mengandung makna yang tegas dan tidak interpretatif; 5. Bahwa kata “dapat” dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 secara jelas dan nyata melanggar hak konstitusional para Pemohon. Hal mana Pemohon I dan II sebagai pengguna tempat umum tidak dapat menggunakan haknya untuk merokok pada tempat-tempat umum, sedangkan Pemohon III sebagai pengguna tempat kerja juga tidak dapat menggunakan haknya untuk merokok pada tempat kerja. Dengan demikian, hal ini merugikan hak konstitusional para Pemohon; 58 6. Bahwa norma konstitusi yang mengatur tentang pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi para Pemohon berupa hak untuk merokok pada tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya, tidak terlihat dalam Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009, karena adanya kata “dapat” tersebut, sehingga terhadap hak konstitusional berupa pengakuan dan jaminan, jelas dan nyata tidak terpenuhi; 7. Bahwa terhadap pengaturan Penjelasan Pasal 115 ayat (1) UU 36/2009 mengenai penyediaan tempat khusus merokok pada tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya, dengan adanya kata “dapat”, menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon karena tidak ada jaminan bagi para Pemohon untuk menggunakan hak konstitusionalnya. [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menu