Permohonan Keberatan Atas Penetapan Walikota/Wakil Walikota Terpilih Kota Mataram

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Mataram, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 di Tingkat Kota Mataram, bertanggal 14 Juni 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 99 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang- Undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas. [3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa permohonan a quo dengan alasan: [3.4.1] Termohon mendalilkan bahwa Pemohon, dalam petitumnya, seharusnya meminta pembatalan terhadap Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 50.a Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010, bertanggal 14 Juni 2010, bukannya meminta pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 di Tingkat Kota Mataram, bertanggal 14 Juni 2010; [3.4.2] Termohon dan Pihak Terkait mendalilkan bahwa Pemohon, dalam posita/dalil-dalil permohonannya, ternyata tidak satu pun mempersoalkan tentang kesalahan dan/atau selisih penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara konkrit, rinci, dan detail, serta tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon, yang dapat mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi obyek keberatan dalam sengketa Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008); [3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Paragraf [3.4.1] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Termohon tidak tepat karena Keputusan KPU Kota 101 Mataram Nomor 50.a Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010, bertanggal 14 Juni 2010 tersebut, tidak mencantumkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon (Bukti T-1). Adapun perolehan suara masing- masing Pasangan Calon justru tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 di Tingkat Kota Mataram, bertanggal 14 Juni 2010 (Bukti P-1). Oleh karenanya, Mahkamah menolak eksepsi Termohon; Menimbang bahwa terhadap eksepsi Paragraf [3.4.2] di atas, berdasarkan Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, menyatakan bahwa berdasarkan konstitusi dan UU MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada (yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) yang dapat mempengaruhi perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing Pasangan Calon. Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (substantive justice). Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Makna keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti [vide Penjelasan Pasal 45 ayat (1) UU MK]; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Mataram dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 di Tingkat Kota Mataram, bertanggal 14 Juni 102 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008, menent