Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132, selanjutnya disebut UU 2/2010) terhadap Pasal 18A ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; 31 [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [3.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang I atas perkara a quo pada tanggal 13 Oktober 2010 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk mendengar penjelasan permohonan para Pemohon. Dalam Sidang I tersebut, Mahkamah telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nasihat atas permohonan yang diajukan oleh para Pemohon. Selanjutnya, Mahkamah melaksanakan Sidang II pada tanggal 11 November 2010 dengan agenda mendengarkan penjelasan perbaikan permohonan para Pemohon; [3.6] Menimbang bahwa pada tanggal 19 November 2010 atau 5 (lima) hari kerja setelah Mahkamah melaksanakan Sidang II untuk perkara a quo, telah disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167, selanjutnya disebut UU 10/2010). Dalam Pasal 40 UU 10/2010 tersebut dinyatakan, “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011”; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 yang menjadi objek permohonan para Pemohon sudah tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai daya ikat sejak 1 Januari 2011; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.7] di atas tidak berlaku dan tidak mempunyai daya ikat lagi maka kedudukan hukum (legal standing) dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut; 32 4.