Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut 28 UU 7/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 29 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 yang masing-masing menyatakan: - Pasal 169 huruf n: Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: a… n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama o… - Pasal 227 huruf i: Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a… i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; j… 2. Bahwa Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara): a. Bahwa Pemohon adalah badan hukum berbentuk partai politik yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pernah menjadi peserta Pemilu pada tahun 2019, namun untuk tahun 2024 30 Pemohon tidak termasuk dalam partai politik peserta Pemilu [vide Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-17]. b. Bahwa di dalam Anggaran Dasar Pemohon telah ditentukan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku pimpinan dan perwakilan pengurus DPP Partai Berkarya berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Berkarya untuk melakukan perbuatan hukum yakni mewakili DPP Partai Berkarya dalam mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah, dan Pemohon menyatakan tidak terlibat dalam pembahasan UU 7/2017. c. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 7, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. d. Bahwa Pemohon sebagai partai politik merasa memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden termasuk calon yang sedang menjabat atau terpilih sebagai Presiden atau Wakil Presiden dalam pemilu sebelumnya (incumbent) untuk maju kembali dalam pemilu selanjutnya dan memegang jabatan selama lima tahun. Namun dengan adanya Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 telah membatasi atau mereduksi hak konstitusional Pemohon dalam Pemilu 2019 yang lalu untuk mengajukan calon Presiden atau calon Wakil Presiden karena ketentuan a quo telah mengatur persyaratan calon Presiden atau wakil Presiden yang belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama atau sering disebut selama 2 (dua) periode yang dibuktikan dengan surat pernyataan, sehingga pada Pemilu 2019 Pemohon sebagai peserta pemilu tidak dapat mengajukan salah satu calon yang sudah pernah menjabat selama 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama untuk dicalonkan Kembali. Padahal tidak ada ketentuan di dalam UUD 1945 yang menyebut dan mensyaratkan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. e. Bahwa menurut Pemohon Pasal 7 UUD 1945 tidak membatasi hak Pemohon untuk mencalonkan Presiden atau Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan selanjutnya. Bahkan, Pasal 7 UUD 1945 bersifat tidak mengikat atau tidak berlaku terhadap Presiden atau Wakil Presiden yang terpilih pada pemilu sebelumnya apabila Presiden atau Wakil Presiden tersebut memilih 31 pasangan lain yang berbeda sebagai calon Wakil Presidennya atau calon Presidennya, karena keberlakuan Pasal 7 UUD 1945 jelas mengatur dan hanya mengikat secara hukum untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang sama dan bukan untuk individu Presiden atau individu Wakil Presiden. Ketentuan ini menurut Pemohon mengakibatkan hak Pemohon selaku partai politik terlanggar terutama hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara serta atas atas jaminan kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan yang dijamin dan dilindungi oleh konstitiusi (vide Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945). 3. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang d