Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU 7/2020) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; 29 b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 yang menyatakan: (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas: a. …; b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial 2. Bahwa Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut (dalil selengkapnya termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara): 30 a. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang bekerja sebagai advokat dan juga pembayar pajak (vide Bukti P-3 dan Bukti P-4); b. Bahwa Pemohon sebagai seorang Advokat yang dalam menjalankan profesinya selalu berhubungan atau bersinggungan dengan materi atau hal- hal yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Namun dengan adanya fakta bahwa Komisi Yudisial dijadikan salah satu unsur dari anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pemohon merasa hal tersebut di samping akan menghambat pelaksanaan tugas Pemohon selaku Advokat juga telah menyebabkan terjadinya inkonsistensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Mahkamah Konstitusi. Pertentangan itu jelas-jelas menciderai prinsip dasar dari suatu negara hukum yang dianut dalam konstitusi. c. Bahwa Pemohon merasa norma yang diuji oleh Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan sulitnya Pemohon untuk menjalankan tugas profesinya secara baik. d. Bahwa Pemohon merasa bilamana salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berasal dari anggota Komisi Yudisial dan timbul sengketa kewenangan antar lembaga yang melibatkan Komisi Yudisial sebagai pihak, maka jelas-jelas keadaan itu akan dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan yang pada gilirannya niscaya mengganggu kemandirian dalam proses pemeriksaan perkara mengingat tidaklah mungkin pihak yang berperkara menjadi pengawas terhadap hakim yang memeriksa dan memutus perkara. 3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal a quo yang diuji oleh Pemohon terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai perseorangan warga negara yang berprofesi sebagai advokat yang selalu bersinggungan dengan materi atau hal-hal yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan menginginkan Mahkamah Konstitusi tidak terganggu kemandiriannya dalam proses pemeriksaan perkara telah dapat menguraikan secara spesifik adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara anggapan kerugian hak konstitusional pemohon sebagai warga negara yang berprofesi sebagai advokat dengan berlakunya norma Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah 31 secara spesifik menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, menempatkan anggota Komisi Yudisial sebagai salah satu anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah keliru dan tidak tepat, sehingga bertentangan dan melanggar UUD 1945. Karena Komisi Yudisial yang merupakan “auxiliary state organs” (lembaga negara penunjang) tidaklah dapat memperoleh peran untuk mengawasi hakim Mahkamah melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebab sebagai lembaga negara penunjang Komisi Yudisial dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga. Pihak yang berperkara tidak mungkin dapat mengawasi hakim yang menangani perkara itu. Ketika pihak yang berperkara d