Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), 29 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607, selanjutnya UU 36/2014) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; 30 Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon adalah Ketua HPTKes Indonesia periode 2015-2020 yang telah diperpanjang masa kepengurusannya berdasarkan rapat tanggal 12 Juni 2020 dan Surat Edaran Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan (HPTKes) Indonesia Nomor: 8/Sek/HPTKes/VI/2020 Perihal: Surat Edaran Perpanjangan Kepengurusan tanggal 13 Juni 2020 [vide bukti P-2]; 31 2. Bahwa norma yang diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi adalah norma frasa “secara nasional” dalam Pasal 21 ayat (1) serta Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 yang masing-masing menyatakan: (1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 3. Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 4. Bahwa frasa “secara nasional” dalam Pasal 21 ayat (1) UU 36/2014 secara langsung telah bertentangan dengan prinsip kemandirian dan prinsip otonomi kepada masing-masing perguruan tinggi yang telah diberikan oleh perundang- undangan, termasuk perihal kewenangan penyelenggaraan pendidikan dan standar penyelenggaraan pendidikan juga telah diatur dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan (undang-undang dan peraturan pemerintah) yang tentunya penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan pembelajaran termasuk pelaksanaan ujian akhir maupun ujian kompetensi telah dilaksanakan berdasarkan standar yang jelas sebagaimana digariskan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah oleh masing-masing Perguruan Tinggi. Dengan demikian memaksakan ketentuan frasa “secara nasional” secara otomatis justru menimbulkan ketidakpastian dan tumpang tindih kewenangan, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana telah digariskan oleh UUD 1945; 5. Bahwa norma Pasal 21 ayat (7) UU 36/2014 membuka ruang terjadinya ketidakpastian hukum, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran terhadap kemerdekaan serta kemandirian Perguruan Tinggi Kesehatan, yaitu kewenangan dan kemerdekaan perguruan tinggi yang telah diberikan oleh undang-undang dalam penyelenggaraan pendidikan akan diatur kembali tata caranya melalui kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh menteri. Hal tersebut semakin memberikan ketidakpastian kepada dunia pendidikan tenaga kesehatan di Indonesia, sehingga Pemohon sebagai lembaga/wadah berhimpun harus secara aktif turut “mengawal” penyelenggaraan dunia pendidikan tinggi kesehatan agar berjalan dengan otonom, mandiri, dan merdeka sesuai dengan “semangat kampus merdeka dan merdeka belajar”, 32 sehingga dapat mencapai tujuan yaitu menciptakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pemohon selaku Ketua HPTKes Indonesia periode 2015-2020 untuk mewakili HPTKes Indonesia mengajukan permohonan pengujian UU 36/2014 kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003416.AH.01.07.TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Perguruan Tinggi Swasta Kesehatan Indonesia, bertanggal 28 Agustus 2015, Pemohon adalah Ketua Umum HPTKes Indonesia [vide bukti P-1]; b. Bahwa berdasarkan Surat Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor: 8/Sek/HPTKes/VI/2020 perihal Surat Edaran Perpanjangan Kepengurusan, bertanggal 13 Juni 2020 menyatakan pada pokoknya Kepengurusan HPTKes di tingkat pusat maupun tingkat wilayah diperpanjang sampai dengan waktu yang memungkinkan untuk diadakan MUNAS ke II [vide bukti P-2]; c. Bahwa Pasal 14 angka 3 Akta Pendirian Perkumpulan Perguruan Tinggi Swasta Kesehatan Indonesia menyatakan, antara lain, Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian. Selanjutnya Pasal 14 angka 4 huruf a menyatakan Ketua berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta m