Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 32 Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 33 b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut: [3.6] Menimbang bahwa permohonan pengujian Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Grasi pada awalnya diajukan oleh tujuh pemohon, yang dua di antaranya yaitu Myuran Sukumaran [Pemohon I] dan Andrew Chan [Pemohon II] yang memberi kuasa kepada 1) Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M.; 2) Leonard Arpan Aritonang, S.H.; 3) Doly James, S.H.; 4) M. Ponti Azani, S.H., M.H.; 5) Inneke Kusuma Dewi, S.H.; dan 6) Damianagatayuvens, S.H., sedangkan lima pemohon lainnya tidak menunjuk kuasa hukum, yaitu i) Rangga Sujud Widigda [Pemohon III]; ii) Anbar Jayadi [Pemohon IV]; iii) Luthfi Sahputra [Pemohon V]; iv) Haris Azhar [Pemohon VI]; dan v) Imparsial [Pemohon VII]. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 34 Bahwa dalam persidangan pendahuluan pertama yang dilaksanakan hari Rabu, 20 Mei 2015, kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan bahwa kedua Pemohon dimaksud telah menjalani eksekusi pidana mati. Meninggalnya kedua Pemohon menurut Mahkamah mengakibatkan hilangnya subjek hukum dalam permohonan a quo. Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi memiliki kedudukan hukum (legal standing) maka Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur. Namun demikian kelima pemohon lainnya, yaitu Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII, menyatakan tetap mengajukan permohonan a quo dengan melakukan berbagai perubahan atau perbaikan permohonan. Perubahan perbaikan tersebut, yang antara lain mengenai susunan/urutan para Pemohon, selengkapnya tercantum dalam paragraf [2.1] putusan ini. Selanjutnya permohonan yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah perbaikan permohonan yang diajukan oleh kelima Pemohon sebagaimana dimaksud di atas. Dengan demikian, para Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pemohon I (Perkumpulan IMPARSIAL), Pemohon II (Anbar Jayadi), Pemohon III (Rangga Sujud Widigda), Pemohon IV (Luthfi Sahputra), dan Pemohon V (Haris Azhar). [3.7] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon I (Perkumpulan IMPARSIAL) mendalilkan sebagai badan hukum privat berupa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memperjuangkan hak asasi manusia (vide bukti P-3). Pemohon II (Anbar Jayadi), Pemohon III (Rangga Sujud Widigda), dan Pemohon IV (Luthfi Sahputra) mendalilkan diri sebagai pemohon perseorangan warga negara Indonesia, yang aktif dalam organisasi Inisiator Muda yang bergiat dalam upaya pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia (vide bukti P-4). Adapun Pemohon V (Haris Azhar) juga mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-4) yang bergiat di bidang hak asasi manusia dan menjadi koordinator KontraS. Setelah mencermati dalil mengenai kedudukan hukum para Pemohon dan menilai alat bukti yang diajukannya, Mahkamah menilai kelima Pemohon dapat dikategorikan sebagai i) pemohon berupa perseorangan warga negara, yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, serta ii) pemohon berupa badan hukum, yaitu Pemohon I. Selanjutnya terhadap dua kategori Pemohon Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 35 demikian Mahkamah akan mempertimbangkan kerugian dan/atau potensi kerugian konstitusional masing-masing dalam kaitannya dengan objek permohonan. [3.7.1] Para Pemohon m